by

Kacabjari Bandaneira Eksekusi Koruptor Dana BOS

Meski baru bertugas terhitung kurang lebih satu tahun di kantor Cabang Kejari Ambon di Banda Neira. Ardian Junaedi selaku Kepala Cabang Kejari Ambon di Banda Neira, berhasil mengungkap kasus korupsi di wilayah tersebut.

Buktinya, jaksa dengan satu bunga melati ini, Jumat (21/5) kemarin, resmi mengeksekusi mantan kepala SMK 3 Maluku Tengah (Malteng), Rahman Lajai di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ambon,sekitar pukul 12.00 WIT.

Eksekusi terhadap koruptor dana BOS SMK 3 Malteng ini, berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Ambon yang memvonis terpidana dengan tujuh (7) tahun penjara, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).
Sesuai amar putusan majelis hakim, Rahman Lajai dinyatakan berbukti bersalah melanggar pasal 2, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 64 KUHP.
Selain pidana badan, mantan kepala SMK 3 Malteng ini juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider 3 bulan, serta membayar uang pengganti Rp 624.739.200, subsider satu tahun kurungan penjara
“Karena pak Rahman Lajai tak lagi mengajukan upaya hukum banding. Maka kita eksekusi yang bersangkutan ke Lapas,” kata Ardian Junaedi kepada wartawan di Ambon, Jumat, (21/5).

Orang nomor satu di kantor Cabang Banda Neira ini melanjutkan, semoga ke depan, dalam melakukan tugas dan tanggungjawab selaku Kacabjari Banda yang merupakan wilayah hukum Kejari Ambon, ia dapat melaksanakan tugas dengan baik terutama memberantas tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.
“Saya mohon dukungan dan doa, semoga dalam tahun ini, ada lagi perkara korupsi yang diungkap,” tandas Ardian Junaedi.

Sebelumnya diberitakan, Putusan majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejari Ambon di Banda Neira, yang menuntut terdakwa agar dipenjara selama 7 tahun di kurangi selama terdakwa berada di tahanan.
Jaksa juga menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 UU Tipikor, sama halnya dengan pertimbangan ketiga majelis hakim.
Jaksa juga meminta agar terdakwa Rahman Lajai dibebankan membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider 6 bulan, serta membayar uang pengganti Rp 624.739.200, subsider satu tahun kurungan penjara.
“Meminta kepada majelis hakim yang mulia, agar memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun, di potong masa tahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan,” ungkap penuntut umum dalam amar tuntutan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, 13 April 2021 lalu.
Yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan yang memberatkan, terdakwa sebagai ASN tidak patuh terhadap UU sehingga melakukan korupsi dana BOS, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 600 juta lebih.
Jaksa Penuntut Umum dalam berkas dakwaannya menyebut, pada tahun 2015 sampai dengan 2019, pemerintah mengucurkan Dana BOS berjumlah miliaran bagi SMK3 Malteng di Banda Neira
Namun, fakta dilapangan, terdakwa tidak mengelola dana BOS tersebut sesuai dengan petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS. Melainkan, terdakwa membuat perbuatan melawan hukum
Dalam pengelolaan dana BOS tersebut, terdakwa membuat mark-up, pencairan fiktif, tandatangan palsu untuk pencairan gaji guru-guru honor.
Akibat dari perbuatan terdakwa, negara dirugikan sesuai bukti hitungan hasil audit BPKP Maluku sebesar Rp 600 juta lebih. (SAD)

Comment