by

Kades Gomsey Terancam Duduk di Kursi Pesakitan

Ambon, BKA- Kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru telah memasuki tahap 2. Polres Kepulauan Aru telah melimpahkan kasus yang menjerat Kepala Desa (SD) dan Bendahara (AW) ke Kejari Kepulauan Aru, pekan kemarin.

Keduanya diduga melakukan penyelewengan terhadap ADD dan DD tahun anggaran 2018 dengan tidak melaksanakan beberapa program pembangunan desa. Salah satunya pengadaan Kapal Motor Laut yang dianggarkan sebesar Rp 289.550.000.

Selain pengadaan Kapal Motor Iaut, kedua pelaku yang kini berstatus tersangka itu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan membuat Iaporan palsu untuk mencairkan anggaran pembangunan flktif yang terindikasi merugikan negara.

Alhasil, kedua tersangka ini diduga melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang RI tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1).

Kini, keduanya sudah diamankan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aru, dan sementara menjalani penahanan di tahanan Polres Kepulauan Aru, sambil menunggu perampungan berkas oleh JPU untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon Provinsi Maluku.

Menyikapi kasus yang menjerat kliennya, Kuasa hukum SD dan AW, Yohanis Romodi Ngurmetan mengaku, ada keganjalan dalam penanganan kasus tersebut. Menurut dia, kasus dugaan korupsi DD dan ADD Gomsey ada keterlibatan Herdi sang Suplayer yang dipercayakan untuk pengadaan Kapal Motor desa Gomsey. Namun dalam penanganannya suplayer tidak dijadikan tersangka.

“Kasus yang menjerat klien saya ini agak ganjal, karena semestinya sulayer juga tersangkut kasus ini. Namun dalam prosesnya suplayer tidak tersentuh hukum,”ungkap Yohanis, sat menghubungi koran ini, Minggu (8/11).

Padahal, lanjut dia, sesuai keterangan kliennya (Kepala Desa Gomsey) setelah dana desa dicairkan, uang pengadaan Kapal Motor yang disepakati bersama sudah diserahkan ke Herdi sebagai suplayer. Namun, Herdi bukannya mengerjakan Kapal Motor yang sudah dibayarkan itu, tetapi uang tersebut justru digunakan untuk menggantikan uang yang katanya merupakan pinjaman kepala desa dari ATU, salah satu suplayer rekanan.

“Jadi persoalan paling rumit di sini, kalau seandainya ada utang piutang pasti ada kwitansi. Tetapi yang terjadi, Herdi hanya katakan bahwa kepala desa mempunyai utang di Atu. Jadi Herdi kembali uang yang diberikian klien saya itu tanpa kordinasi dengan kepala desa,” bebernya.

Dia berharap kepada penyidik Polres Kepulauan Aru, untuk meninjau kembali kasus dugaan korupsi yang menjerat kliennya itu. Sehingga tidak terkesan tembang pilih. “Saya harap penyidik Polres Aru jeli dalam penanganan kasus ini, sehingga tidak terkesan tembang pilih,”harapnya. (WAL)

Comment