by

Kades Namalena SBT Diancam Ringan

Ambon, BKA- Eks Kepala Desa Namalena, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Aisa Rumonin terancam di penjara selama satu tahun enam bulan kurungan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016, senilai 100 juta lebih dari total dana sebesar Rp.1 miliar lebih.

Didalam amar tuntutan JPU, Kejari SBT menegaskan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan ADD dan DD sehingga diancam melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhi hukuman penjara kepada terdakwa Aisa Rumonin dengan penjara selama satu tahun enam bulan dipotong masa tahanan,” ungkap JPU, Riyadi dalam amar tuntutannya di persidangan online yang dipimpin ketua majelis hakim, Jenny Tulak Cs, sementara terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Ali Rumauw Kelilauw SH pada persidangan, Senin (8/6).

JPU dalam pertimbangan memberatkan, perbuatan terdawak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tipikor, sedangkan yang meringankan terdakwa sudah mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit dipersidangan.

JPU dalam berkas dakwaannya menguraikan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi pada Tahun 2016 lalu, saat itu ditemukan jika terdakwa melakukan mark-up nota melanja pada RAB Desa untuk tahap I dan II dari ADD dan DD di Desa Namalena, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten SBT senilai Rp.1 miliar lebih.

Hal ini diperkuat temuan warga pada pembangunan jalan, pengadaan Speedboat, pengadaan MCK, pengadaan kursi plastik dan pembelian barang-barang lain yang telah di masukan dalam RAB Desa.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, terjadi kerugian negara sesuai temuan auditor inspektorat Kabupaten SBT sebesar Rp.100 juta lebih.
Setelah mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim menunda sidang hingga Senin pekan depan untuk agenda pledoi dari penasehat hukum terdakwa.

Terpisah penasehat hukum terdakwa, Ali Rumauw Kelilauw yang ditemui Berita Kota Ambon mengungkapkan, untuk agenda selanjutnya terkait persidangan kliennya itu, dirinya akan meminta agar majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU.

Sebab, kata dia, dari bukti-bukti dipersidangan dan pengakuan terdakwa, tidak pernah melakukan mark-up pada RAB desa tersebut, dirinya pun mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan kalau tidak pernah melakukan korupsi ADD dan DD dimaksud.

“Kita akan minta bebas, karena sesuai pengakuan klien saya, dia mempunyai bukti kuat terhadap semua LPJ penggunaan ADD dan DD tahap I dan II, sebagaimana yang dituduhkan jaksa pada dirinya. Sehingga selaku kuasa hukum, saya berharap majelis hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya,” tandas Ali. (SAD)

Comment