by

Kades Rarat Akui Korupsi ADD

beritakotaambon.com – Kepala Desa Rarat, Kecamatan Gorom, Kabupaten SBT, Muh.Yusuf Rumalean,akui dipersidangan pengadilan Tipikor Ambon, menggunakan dana desa dan Alokasi dana desa, sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam kasus ini.

“Kita minta kepada majelis agar meringankan hukuman terdakwa, karena terdakwa mengakui telah melakukan korupsi ADD dan DD Rarat,” ungkap kuasa hukum terdakwa Ali Rumauw, dalam nota pembelaan di persidangan, Jumat pekan kemarin.

Menurut Ali, sesuai fakta persidangan, terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya. Untuk itu, majelis hakim harus bersikap bijak dalam perkara ini.

“Karena terdakwa sudah akui semua perbuatannya, maka dari itu kita minta majelis hakim agar meringankan hukuman terdakwa,” tandasnya.

Baca juga: Desa Aruan Gaur di SBT “Dibanjiri” 9.900 Mangrove

Usai mendengarkan pembelaan kuasa hukum terdakwa, hakim menunda sidang hingga pekan ini depan dengan agenda putusan majelis hakim.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seram Bagian Timur, menuntut Muh.Yusuf Rumalean,penjabat kepala desa Rarat, dengan pidana penjara selama 6 tahun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (7/10).

Ancaman hukuman enam tahun ini diberikan kepada terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no. 31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Meminta kepada majelis hakim agar memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” ujar JPU, Endang Anakoda, dalam amar tuntutannya. Sidang beragenda tuntutan jaksa itu, dipimpin ketua majelis hakim Christina Tetelepta,Cs, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Ali Rumauw.

Selain pidana badan, lanjut JPU, terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp.200 juta subsider tiga bulan kurungan. Selaian itu, terdakwa juga di hukum membayar uang pengganti sebesar Rp.600 juta lebih, dengan ketentuan kalau terdakwa tidak mampu mengembalikan uang tersebut maka diganti dengan pidana selama 6 bulan penjara.

Yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa berterus terang dipersidangan Sedangkan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Baca juga: Program Sanitasi di SBT Sangat Membantu

JPU dalam dakwannya menyebut, kasus ini terjadi setelah pemerintah mengalokasikan anggaran ADD dan DD kepada Desa Rarat sejak tahun 2017,2018 dan 2019 dengan nilai pertahun sebesar ratusan juta.

Namun dalam realisasi, terdakwa tidak transparan, serta sejumlah item di dalam RAB tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Diantaranya, bantuan bahan bangunan kepada masyarakat dan sejumlah kegiatan Desa yang didapati fiktif. Padahal Desa Administratif Rarat, setiap tahun menerima dana dari pemerintah hampir mencapai ratusan juta. Akibat dari perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.600 juta lebih. (SAD)

Comment