by

Kades Sekat Dilaporkan ke Kejari Buru

Kepala Desa (Kades) Sekat, M. Husen Limau, dilaporkan Pemuda Pemerhati Desa Sekat, ke Kejaksaan Negeri Buru, Selasa (6/7).

Husein dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi DD dan ADD Desa Sekat, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), tahun anggaran 2017-2020.

Dalam laporan tersebut, Pemuda Pemerhati Desa Sekat melampirkan beberapa bukti yang dilengkapi beberapa dokumentasi.

Salah satu pelapor, Fawzi Saleh, mengungkapkan, laporan tersebut berdasarkan pantauannya bersama masyarakat, terkait banyaknya masalah penggunaan DD dan ADD di Desa Sekat.

“Kami melakukan aduan ke Kejari Buru terkait dengan dugaan tidak pidana korupsi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di dalam menyalahgunakan anggaran desa yang bersumber dari APBN. Karena pemuda maupun masyarakat desa harus berpartisipasi wajib untuk mengawal dana desa, karena bersumber dari APBN,” ujar Fawzi, di Kejari Buru.

Selain itu, katanya, Husein tidak menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Uublik dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, dalam pengelolaan DD dan ADD.

“Maka patut diduga, selama masa pemerintahannya dari 2017 sampai dengan 2020, terjadi pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Sebab tidak ada pemberdayaan, tidak ada pun pembangunan di Desa Sekat dan sebagiannya fiktif,” kata dia.

Dugaan korupsi itu terjadi pada lapangan sepak bola, itu fiktif. Pembelanjaan fiktif, biaya tidak terduga terlalu besar pengeluarannya, terus BLT yang sesuai dengan anjuran kementerian tidak dilaksanakan dengan baik. “Maka dari hal itu, kami dari pemuda berinisiatif dan wajib melaporkan hal ini, untuk dilakukan tindakan selanjutnya,” sambungnya.

Selain itu, ungkap Fawzi, bantuan BUMDes Desa Sekat tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020, tidak pernah diwujudkan. Begitupun dengan pelatihan pengurus BUMDes. Akan tetapi, dalam laporan APBDes, semua itu selalu ada.

“Dalam laporan juga terterah jumlah dugaan kerugian negara dari berbagai item pekerjaan yang terdapat di Desa Sekat, seperti, bantuan untuk kelompok BUMDes tahun 2017 dengan total anggaran Rp 75,000,000. Tetapi nyatanya tidak ada,” ungkapnya.

Contoh lain, katanya, di dalam APBDes tahun 2020, terdapat pembangunan lapangan bola voly dan pembebasan lahan sebesar Rp 50 juta. “Tetapi nyatanya, dalam pembangunan lapangan dan hibah lahan di Desa Sekat tidak nampak terlihat lapangan voly sampai hari ini,” tambahnya.

rehab Balai Pertemuan Masyarakat Desa Sekat tahun 2017, dengan total harga Rp 110 juta, terangnya, sampai sekarang belum selesi. Fisik pekerjaan baru 50 persen.

Sementara itu, ada juga belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 103 juta, tetapi barangnya tidak ada.

Fawzi berharap, Kejari Buru bisa melihat persoalan tersebut. “Kami bisa menyimpulkan, bahwa Pemerintah Desa Sekat, patut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkas Fawzi. (MSR)

Comment