by

Kadis PMD Bursel dan 35 Kades Diperiksa

Kepada Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Umar Mahulette, bersama 35 kepala desa, telah diperiksa Polres Pulau Buru terkait dugaan mark up harga pengadaan barang pencegahan penyebaran Covid-19 tahun anggaran 2020.

Mereka semua diduga terlibat dalam belanja paket bantuan penanggulangan tanggap darurat Covid-19 dari CV Tarana Jaya Mandiri, dengan nilai mencapai Rp 4,05 miliar, yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020.

Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, Iptu Handry Dwi Ashar, mengungkapkan, sebanyak 81 kepala desa (Kades) di Kabupaten Bursel menjadi target pemeriksaan tim penyidik Polres Pulau Buru.

“Jadi terkait dengan adanya pengaduan dugaan adanya mark up harga barang yang dibeli oleh desa di Kabupaten Buru Selatan, untuk saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 35 kepala desa,” kata Iptu Handry, kepada BeritaKota Ambon di ruang kerjanya, Selasa (22/6).

Selain 35 kepala desa, dia menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kepala Dinas PMD Buru Selatan dan staf.

“Untuk kepala dinas kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan, dan ada beberapa staf administrasi juga yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Tapi untuk hasilnya, belum dapat kita sampaikan, karena masih dalam proses penyelidikan,” ujar dia.

Polres Pulau Buru memastikan akan melakukan pemeriksaan kasus itu secara marathon, terhadap 81 Kades terkait penggunaan Dana Desa.

“Jadi untuk mempersingkat waktu, kita fokuskan ke 35 desa. Tapi tidak menutup kemungkinan, nanti desa-desa yang akan kita panggil untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi yang akan diperiksa itu sekitar 81 desa,” sebutnya.

Untuk mengungkap kasus ini, mantan Kasat Narkoba Polres Pulau Buru itu menyebutkan, pihaknya akan terus mencari informasi dari saksi yang lain, sesuai dengan keterangan saksi yang sudah diperiksa.

“Jadi sampai saat ini, kita akan terus mengejar terkait dengan keterangan-keterangan saksi. Dan untuk sementara masih dalam dugaan terkait dengan 11 item barang terkait Covid-19 yang menggunakan DD dan ADD,” ungkapnya.

Mantan Kapolsek Namlea itu menyebutkan, penggunaan Dana Desa masing-masing desa sebesar Rp 50 juta, yang disetor ke pihak ketiga.

“Untuk sementara, informasi dari hasil keterangan penyelidikan dari setiap desa ini kan anggarannya bervariasi, ada sekitar diangka Rp 50 juta per desa, untuk membeli 11 item tersebut. Dan barangnya seperti ada alat fogging, kemudian alat-alat APD dan lain sebagainya. Jadi total itu sekitar 11 item untuk penaganan Covid-19 di masing-masing desa di Kabupaten Buru Selatan,” ujar dia.

Sementara terkait dugaan berapa jumlah kerugian keuangan negara, ia belum memastikan hal tersebut.

“Ini belum bisa kita pastikan estimasi dari kerugian negara, karena memang sifatnya masih dugaan, dan masih dalam proses penyelidikan oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Buru,” pungkas Iptu Handry.

Dalam kasus ini, diduga ada praktek monopoli belanja pengadaan yang diwajibkan para kades beli dari CV Tarana Jaya Mandiri. Dari praktek monopoli tersebut, terungkap pula ada dugaan pemahalan harga barang untuk seluruh item belanja.

Belanja barang tersebut diduga atas perintah Umar Mahulete, para kepala desa wajib transfer ke rekening perusahan CV TJM. Terjadi pemahalan harga. Salah satunya, alat fogging buatan Cina Longray TS35A standar WHO, yang harga pasarannya hanya Rp 5 juta per unit, wajib dibeli dari CV TJM seharga Rp 22 juta.

Dari item pemahalan harga fogging itu, CV Tarana Jaya Mandiri meraup keuntungan berlipat ganda sampai mencapai Rp 1 miliar lebih.

Tak hanya itu, juga terjadi pemahalan harga handzanititer cair yang di pasaran dilego Rp 100 ribu dan termahal Rp 199 ribu per galon, oleh perusahan CV TJM dilepas ke desa-desa dengan harga Rp 2,7 juta untuk 3 galon atau Rp 900 ribu per galon.

Kemudian dispenser hand zaniteser cair yang seharga Rp 20 ribu per buah, dimahalkan menjadi Rp 1 juta untuk lima buah atau Rp 200 ribu per buah.

Selain itu, Sodium Hydroclorite atau kaporit cair (NaOCl) yang harga pasaran tertinggi Rp 85 ribu ukuran 5 liter, dimahalkan menjadi Rp 1,56 juta per 3 unit galon atau Rp 520 ribu per galon.

Pemahalan lainnya terjadi pula di thermometer gun atau pendeteksi suhu tubuh, dengan harga standar di pasaran Rp 300 ribu per unit dinanipulasi menjadi Rp 3 juta per unit.
Kemudian alat penyemprot kuman, yang di pasaran harga di kisaran Rp 400 ribuan per unit, dimahalkan menjadi Rp 5,24 juta per 2 unit atau Rp 2,62 juta per unit.

Masker dispro yang di pasaran hanya Rp 75 ribu per box, dimahalkan juga menjadi Rp 400 per box, dan wajib dibayar 5 box untuk setiap desa.

Terakhir harga tong air yang nilainya kurang dari dua jutaan rupiah per unit, ikut dimakahkan menjadi Rp 5 juta per unit.

Hanya perlengkapan coveral complete yang harganya cukup wajar, Rp 2,85 juta per unit. Tiap desa wajib belanjakan dua unit seharga Rp 5,7 juta. (MSR)

Comment