by

Kadisdikbud : Guru Kontrak dan Penugasan Statusnya Honor

Ambon, BKA- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Maluku, Insun Sangadji menegaskan, dengan adanya petunjuk teknis (juknis) yang dibuat Disdikbud, posisi guru kontrak dan penugasan memiliki status yang sama sebagai tenaga honor, baik pada jenjang SMA/SLB maupun SMK di Maluku.
Hal ini dia sampaikan saat melakukan rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Maluku, Jumat (26/2). Menurutnya, perlu regulasi baru dalam pemerataan upah guru honor, penugasan dan kontrak.

“Setelah saya dipercayakan sebagai Plt Kadis, kita tidak lagi menggunakan pola-pola lama. Tapi harus tampil dengan mindset dan regulasi baru. Salah satunya pemerataan upah guru, honor, penugasan dan kontrak yang nantinya diatur dalam juknis. Baik itu guru kontrak maupun penugasan statusnya tetap honor. Dan upah yang diterima semua sama 1,5 juta. Sehingga tidak perlu ada yang takut,” tandas Sangadji, kepada awak media.

Menurutnya, tidak ada perbedaan antara guru kontrak dan penugasan. Sebab keduanya memiliki status sebagai guru honor, artinya keduanya mempunyai hak yang sama sebagai PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sehingga hal ini harus bisa dipahami, baik guru penugasan maupun kontrak.

“Sekarang ini yang ada, malah guru penugasan merasa diri mereka itu lebih rendah dari guru kontrak. Padahal tidak, semua punya hak yang sama menjadi PNS atau P3K. Mungkin saja guru kontrak punya kelebihan kalau mereka dibayar oleh APBD Pemprov. Dan kalau guru penugasan itu dibayar oleh dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) lewat Alokasi APBN,” terangnya.
Dijelaskan, dalam penerapan Juknis tentang pembayaran upah tenaga guru kontrak dan penugasan maupun honor, terdapat sekolah yang tidak menerapkan juknis tersebut. Dan secara aturan akan ditindak, bahkan bisa sampai pada pencopotan jabatan sebagai Kepsek. Sehingga apa yang sudah menjadi aturan pihak sekolah harus bisa ditindaklanjuti dengan baik.

“Kan tidak serta merata harus diganti, tapi kepsek harus bisa mengikuti juknis dan itu harus. Karena kita dari dinas sudah buat. Dan kalau Kepsek tidak mengikuti Juknis, dia mau ikut siapa lagi sehingga harus tetap ikut. Karena juknis yang dibuat melalui proses yang panjang dan pertimbangan yang matang, perhitungan yang betul-betul. Artinya yang kita buat itu tidak mau merugikan guru-guru yang sudah mengajar. Kita juga sudah berhitung berapa sebenarnya uang yang harus dikeluarkan setiap sekolah untuk membayar,”ujarnya.

Sangadji menilai, meski nantinya ada pihak sekolah ada yang beralasan harus membayar upah Jasa cleaning service, tata usaha dan lain-lainnya, namun seluruh kebutuhan tersebut sudah dihitung secara rincian oleh Dinasnya. Untuk nantinya semuanya akan dibayar lewat dana BOS, Bosnas dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Bahkan kemungkinan lewat uang komite yang diambil pihak sekolah.

“Jadi Kepsek juga harus bisa memberikan pemahaman yang baik dan transparan kepada para guru kontrak maupun penugasan. Agar mereka tidak cemas dengan status mereka, karena mereka juga punya kesempatan menjadi PNS dengan batas usia 35 tahun dan P3K dari usia 20 hingga 59 tahun. Jadi mereka tidak perlu lagi berpikir soal guru kontrak dan penugasan lagi, karena semuanya sama dengan status honor,” tutupnya. (RHM)

Comment