by

Kajari Ambon Akan Ekspos Korupsi ADD Haruku

Ambon, BKA- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Fris Nalle, berjanji akan mengekpos kasus dugaan korupsi ADD Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, dalam waktu dekat.

“Jadi ADD Haruku itu, nanti kita ekspos melalui rilis bersama beberapa perkara lainnya, dalam waktu dekat,” ungkap Nalle, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/4).

Menurutnya, kasus ADD Haruku saat ini dalam penyelidikan tim pidsus Kejari Ambon. “Kan saat ini lidik (Penyelidikan). Nanti kita ekspos dulu, supaya mau dinaikan ke penyidikan,” tandas jaksa senior asal NTT itu.

Informasi yang diterima koran ini, terhadap kasus ini, tim jaksa di Kejari Ambon telah memeriksa sebanyak 35 orang.
“Sudah 35 orang diperiksa, sementara Raja Negeri Haruku belum diperiksa,” jelasnya sumber jaksa, di kantor Kejari Ambon, belum lama ini.

Sebelumnya, Jaksa Kejaksaan Negeri Ambon mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus Alokasi Dana Desa Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Malteng, 21 September 2020 lalu.

“Benar, hari ini ada pemeriksaan beberapa pihak terkait dalam kasus ADD Desa Haruku,” ungkap Kasi Intel Kejari Ambon, Sunoto, belum lama ini.

Untuk diketahui, tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sudah melakukan pemeriksaan terkait kasus Dana Desa (DD) dan Alokasi Desa (ADD) di Desa Haruku, sejak 6 hingga 10 Desember 2019 silam.

Pemeriksaan tersebut dilakukan atas rekomendasi Kejaksaan Negeri Ambon, menanggapi laporan warga terkait dugaan korupsi dana miliaran rupiah tahun 2017-2018.

Dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Pemerintahan Negeri Haruku, SF cs, patut diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan dana tersebut.

Raja Negeri Haruku dalam pengelolaan DD dan ADD tahun 2017-2018, diduga banyak fiktif. Sementara LPJ, 100 persen dikerjakan.

Misalnya, kasus BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebesar Rp 22.908.000 dan BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggaran Rp 64.584.000.

“Pasalnya BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negari Haruku sebesar Rp 23.000, sementara standar nasional pemerintah untuk ekonomi 25.500. Sementara nama-nama penerima BPJS tahun 2017-2018 fiktif,” ungkap salah satu sumber media ini.

Dalam kasus bantuan rumah tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp 135.330.000. “Bantuan rumah tidak layak huni tahun 2018 dananya dikemanakan, sehingga bisa pakai dana tahun 2019 untuk menutupi tahun 2018,” tudingnya. (SAD)

Comment