by

Kajari Janji Tuntaskan Korupsi MTQ Bursel

Ambon, BKA- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Adhitya Trisanto mengatakan, penyidikan kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Kabupaten Buru Selatan senilai Rp.9 miliar, akan dituntaskan di awal Tahun 2021 mendatang.

Menurutnya, penyidikan kasus ini sebenarnya sudah selesai dilakukan, namun karena terkendala wabah virus Corona sehingga mengalami keterlambatan.

“Saya pastikan, awal tahun depan, sudah kita selesaikan, ini terlambat karena Corona saja,” ungkap Kajari ketika ditemui Wartawan di halaman kantor Kejati Maluku, Jumat (18/12).

Jaksa yang punya dua bunga melati di pundak itu mengaku, Kejari Buru saat ini masih fokus beberapa perkara yang agendanya sudah ditingkat penuntutan, misalnya kasus dugaan korupsi uang makan minum pada Kabupaten Buru yang menyeret Sekda Buru dan Bendaharanya.

“Ada beberapa agenda yang harus diselesaikan satu persatu. Makanya kita agendakan kasus korupsi MTQ di awal Tahun 2012 saja,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, dalam penyidikan yang dilakukan,Kejari Buru menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi ini.

Mereka adalah Kadis Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata dan Jibrael Matatula, Event Organizer.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (15/10) tahun lalu, setelah tim penyidik melakukan serangkaian penyidikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup.Penetapan mereka sebagai tersangka setelah dilakukan ekspos, pada 15 Oktober 2019 lalu.
Berdasarkan penghitungan penyidik kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

Sesuai laporan hasil pemeriksaan atas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: 8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku penanggung jawab pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017, terdapat pemberian hibah uang kepada LPTQ Kabupaten Bursel senilai Rp 26.270.000. 000,00 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.
Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD pada tanggal 3 Februari 2017.
Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing senilai Rp13. 135.000.000,00, dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, ada dana sekitar Rp 10.684.681.624,00 yang tak bisa dipertanggungjawabkan. (SAD)

Comment