by

Kajati Akan Umumkan Hasil Audit Repo

Ambon, BKA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dalam waktu dekat akan mengumumkan, nilai kerugian negara pada kasus Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang atau Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan 2014.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rorogo Zega, mengungkapkan, hasil audit kasus itu telah diterima pihak Kejati Maluku dari BPKP Provinsi Maluku, sejak pekan lalu.

Hasil audit itu, kata Kajati, diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Maluku, Rizal Sunaili, kepada dirinya.

“Hasil audit tersebut telah diterima sejak Kamis, pekan kemarin. Diserahkan langsung Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Maluku, Rizal Sunaili. Saya didampingi Aspidsus, M. Rudy, dan Koordinator Bidang Pidsus, Gunawan Sumarsono, langsung menerima laporan hasil audit tersebut,” ungkap Kajati, kepada Wartawan, Jumat (18/12).

Untuk itu, lanjutnya, dengan adanya hasil audit tersebut, maka berkas kasus dugaan korupsi Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang atau Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan 2014, akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti demi mempercepat proses persidangan nanti.

“Hasil audit sudah kita terima dan segera diselesaikan penanganan perkaranya. Memang ada kerugian negara. Menyangkut jumlahnya, akan saya umumkan,” tandas Kajati.

Untuk diketahui, dalam kasus ini, kejaksaan menetapkan mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu, sebagai tersangka.

Penetapan Idris sebagai tersangka dituangkan dalam surat Nomor: B-329/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018. Sedangkan Thenu sesuai surat penetapan Nomor: B-330/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane.
Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. (SAD)

Comment