by

Kamis, Jalur Laut dan Udara di Buru Ditutup

BKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru memastikan, bakal menutup jalur transportasi laut dan udara pada hari Kamis, tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 mendatang. Hal tersebut berdasarkan larangan dari Pemerintah Pusat.

Untuk itu, Satgas Penanganan Covid-19 Pemkab Buru mengeluarkan surat edaran Nomor: 01/ST-Buru/2021, tentang peniadaan mudik hari Raya Idul Fitri tahun 1442 H. Dan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama bulan suci Ramadhan 1442 H di Kabupaten Buru.

Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, tertanggal 17 April 2021 di Namlea.

Untuk memastikan hal tersebut bisa berjalan nantinya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buru mengikuti Video Confrence (vidcon) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Vidcon tersebut, koordinasi terkait pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). Hal itu dilakukan seiring adanya larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat, guna menekan penyebaran virus corona.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Bupati Buru Ramly Umasugi, Kapolres Pulau Buru, AKBP Egia Febri Kusumawiatmaja, Dandim 1506/Namlea, Letkol Arh Agus Guwandi dan yang lainnya.

Dalam koordinasi tersebut Ramly didampingi Sekda Buru M Ilias Hamid, Sekretaris Satgas Covid-19 yang juga Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten (PTSP), Asis Tomia, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buru, Ir. Hadi Zulkarnain dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Buru, Jamaluddin Samak serta beberapa Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Buru, terkait turut mengikuti vidcon dari ruang kerja Bupati Buru, Senin (3/5).

Bupati Buru, Ramly Umasugi menegaskan, kemarin Forkopimda Kabupaten Buru mengikuti rapat koordinasi secara virtual dengan pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19 di masa mudik lebaran 2021.

“Kami baru selesai vidcon dengan Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, Kejaksaan Agung dan lain-lain. Itu terkait dengan penyelenggaraan virus Covid-19 dengan larangan-larangan (mudik),” sebut Ramly, kepada BeritaKota Ambon, di Kantor Bupati Buru, Senin (3/4).

Ia menjelaskan, kini virus Covid-19 telah bermutasi dan sangat berbahaya. Jika dibiarkan akan menjadi kekhawatiran para pemudik yang pulang dari luar Kabupaten Buru membawa virus tersebut kepada warga yang ada di Buru.

“Karena sekarang ini kan telah terjadi mutasi dari virus Covid-19 seperti kasus di India, kan ada beberapa jenis sudah bermutasi yang sangat berbahaya. Itu jangan sampai akan terjadi, dan itu pasti akan dibawa oleh para pemudik,” ujar Ramly.

Bupati dua periode ini mengaku, Pemkab Buru tetap mengikuti surat edaran pemerintah pusat. “Iya, kita mengikuti petunjuk dari pusat, tim Covid-19 pusat dan Mendagri perintahkan bagimana itu yang kita ikuti,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam surat edaran Satgas Penanganan Covid-19 Pemkab Buru menyebutkan, dalam rangka mengatur pembatasan mobilitas masyarakat, dan mengoptimalisasi fungsi Posko Covid-19 di desa/kelurahan selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 Hijriyah. Maka perlu memperhatikan dan menjalankan protokol peniadaan mudik selama bulan suci Ramadhan serta hari Raya ldul Fitri 1442 H.

“Peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut dan udara, dari dan menuju Kota Namlea, Kabupaten Buru, sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 Hijriyah,” tandas Ramly. (MSR)

Comment