by

KAMMI Tolak Permendikbud PPKS

beritakotaambon.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Provinsi Maluku, menolak Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Penolakan tersebut dilakukan puluhan mahasiswa KAMMI dalam aksi demo yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (25/11).

Ketua Umum KAMMI Kota Ambon, Ahmad Firdaus Mony, dalam orasinya, mengatakan, peraturan yang dikeluarkan Mendikbud RI, Nadiem Makarim, telah melegalkan praktik prostitusi di lingkungan pendidikan.

Hal tersebut tercermin pada pasal 5 ayat 2 poin b “memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban”.

Pada frasa “tanpa persetujuan korban”, jelas Mony, dapat diartikan kalau bila hubungan seksual dilakukan dengan persetujuan dua belah pihak, maka dipandang legal.

“Apakah bapak tega, anak-anak perempuan bapak dilecehkan, karena konsep yang dibangun Kementerian Pendidikan hari ini adalah konsep kekerasan seksual. Kami minta bentuk-bentuk pelecahan seksual, harus masuk dalam regulasi UU, sebagai rujukan penting DPRD Provinsi Maluku, sebagai representasi pemerintah pusat. Jangan melihat ini dengan kasat mata saja, tapi juga harus menyuarakan ke pusat,” teriak Mony.

Penolakan terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021, ungkapnya, bukan hanya mendapat penolakan dari KAMMI. Tapi juga penolakan datang dari sekitar 12 organisasi kemasyarakat dan keagamaan.

“Pasal 5 ayat 2, prostitusi atau pelecehan seksual dengan persetujuan, diperbolehkan. Ini yang gagal secara moral, gagal secara konstitusi sebagai asas perlindungan terhadap generasi kita,” terangnya.

Pantauan Berita Kota, aksi demo berakhir, setelah KAMMI menyerahkan enam poin tuntutan aksi tersebut kepada Kepala Bagian Umum DPRD, Mohammad Palembang, yang berjanji akan menyerahkannya kepada komisi yang berwenang.

Enam poin tuntutan KAMMI Maluku, yakni, pertama, menolak RUU TPKS yang dibuat oleh Baleg DPR RI.

Kedua, mendesak Baleg DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU TPKS atau setidak-tidaknya melakukan perbaikan-perbaikan materi RUUT TPRS, yang sesuai nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip moralitas dan keagamaan.

Ketiga, mendesak Baleg DPR RI untuk memasukkan materi mengenai upaya-upaya pencegahan, penindakan terhadap kebebasan seksual, penyimpangan seksual, pelacuran dan kejahatan seksual lainnya ke dalam RUU TPKS.

Keempat, menolak segala bentuk peraturan yang berlandaskan pada konsep kekerasan seksual, termasuk tidak terbatas pada Permendikbudristek PPKS.

Kelima, mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mencabut Permendikbudristek PPKS.

Keenam, mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengundurkan diri, dalam hal ini tidak mampu mencabut Permendikbudristek PPKS.(RHM)

Comment