by

Kantongi Pelepasan Hak Lahan “Bodong”, Masyarakat Adat Piru Ancam Tutup Tambang Nikel

Ambon, BKA- PT Manusela Prima Mining perusahan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan nikel di petuanan ulayat Negeri Hattu Telu-Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat diduga melakukan aktivitas illegal di atas petuanan milik masyarakat adat tersebut.

Hal ini dikatakan masyarakat adat, karena mereka keberatan atas dikeluarkan surat pelepasan hak sepihak dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan itu yang dilakukan penjabat kepala desa Piru Michael Kukupessy.

“Padahal yang punya lahan di atas tambang itu keluarga Manuputty. Tetapi penjabat kepala desa keluarkan surat pelepasan hak juga tanpa disertai dengan musyawarah bersama masyarakat adat Piru. Surat pelepasan tersebut bernomor. 181.1./267/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 yang ditujukan kepada PT Prima Mining,” ungkap salah satu masyarakat adat Piru, Agus Latusia didampingi Boy Persouw dan Markus Manuputty kepada wartawan, Senin (5/4).

Dikatakannya, dari surat pelepasan sepihak itu, Bupati SBB era Jacobus Putileihalat tahun 2007 lalu,ikut menandatangani. Sehingga PT Prima Mining dengan leluasa bersama Pemda SBB melakukan koordinasi untuk dikeluarkan surat Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yang didasarkan pada surat Ijin usaha yang ditandatangani Bupati Jacobus.
Dari persoalan ini, tahun 2019 pemilik lahan keluarga Manuputy melakukan aksi menolakan terkait surat pelepasan tersebut. Saat itu, keluarga Manuputty berkoordinasi dengan 6 pemangku adat dari tiga Soa di Negeri Piru, bahwa daerah gunung tinggi tersebut adalah milik keluarga Manuputty.

Selanjutnya karena persoalan ini tidak diselesaikan kedua belah pihak, pemilik lahan membuat laporan pengaduan ke Polres SBB, hanya saja laporan masyarakat tidak digubris pihak kepolisian.
Belakang, tahun 2011, perusahan PT Manusela Prima Mining bekerja sama dengan PT Jaga Anab Saraba melakukan kegiatan produksi pada areal gunung tinggi dusun Talaga Desa Piru.

“Karena keluarga Manuputty geram atas sikap perusahan, mereka kemudian melakukan pemalangan pada lokasi tambang tersebut. karena itu Polres SBB memanggil kita masyarakat adat, PT Manusela untuk dilakukan mediasi. Namun dalam proses mediasi itu tidak ada pihak perusahan. Sehingga pertemuan itu berakhir tidak ada kesepakatan. Dengan demikian, maka dari tahun 2006 sampai 2020 PT Manulesa Prima Mining tidak pernah ada perjanjian kontrak kerjasama terkiat pembagian hasil dari tambang nikel. Tetapi nyatanya di tahun 2021, perusahan itu sudah kembali beroperasi dalam areal masyarakat adat Piru, hal ini membuat masyarakat tidak terima atas sikap perusahan yang seakan-akan tidak menghargai masyarakat adat di wilayah itu,” ungkap dia dengan tegas.
Dari persoalan ini, lanjut dia, masyarakat adat Piru, kembali melakukan aksi penolakan terhadap kehadiran perusahaan tambang, Senin (5/4).

Kali ini penolakan dilakukan terhadap PT Manulesa Prima Mining yang bekerjasama dengan PT Batu Licin 69 karena secara diam-diam telah melakukan pengangkutan sebanyak 30 ribu ton material nikel menggunakan tiga tongkang ke Kalimantan Selatan. Aktivitas ini dilakukan tanpa ada kesepakatan antara pihak perusahan dan masyarakat adat.

Memperjuangkan hak-haknya, masyarakat adat meminta agar perusahan menghentikan aktivitasnya dan segera angkat kaki, karena masih banyak investor yang dapat mengelola SDA di kabupaten tersebut. Apalagi sasi adat yang di pasang oleh masyarakat setempat untuk menghentikan aktivitas perusahan, telah dirusaki.
“Kami sebagai masyarakat adat Negeri Piru sangat menyesal, karena kami tidak dihargai dan adat kami diinjak-injak,”ucap Agus Latusia.

Agus menambahkan, awalnya PT Manusela Prima Mining yang melakukan aktivitas penambangan. Perusahan telah berjanji akan melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat adat dan pemilik ulayat, sebelum melakukan kegiatan.

Hal ini dibuktikan lewat pertemuan antara pihak perusahan dan masyarakat adat. Sayangnya, dalam pertemuan itu belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dari rapat negeri, telah disepakati penolakan terhadap aktivitas perusahan tersebut, ditandai dengan pemasangan sasi adat.

Setelah sempat aktivitas terhenti, kini tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan adanya aktivitas dilokasi tambang di tahun 2021. Bahkan sudah ada pengangkutan material nikel keluar dari daerah.
Setelah melakukan pengecekan, ternyata PT Manusela Prima Minim telah diakuisisi oleh PT Batu Licin 69.
“PT Batu Licin 69 memang pernah melakukan pertemuan dengan kami, tapi belum ada kesepakatan. Kami berharap setelah ada kesepakatan barulah aktivitas berjalan,”tukasnya.

Hal senada juga dikatakan Boy Pirsouw. Menurutnya, menyikapi kelancangan yang dilakukan oleh PT Batu Licin 69, maka telah menyampaikan protes ke pemerintah Kabupaten SBB dan Provinsi Maluku, namun sayangnya tidak digubris.

“Proses ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Permasalahannya, kita tidak tolak tambang, namun investor harus berbicara dengan 18 mata rumah yang ada di Negeri Piru. Awalnya dari hasil rapat negeri, kita sudah sepakati tolak aktivitas PT Manusela. Tapi tiba-tiba ini ada lagi perusahan Batu Licin 69 lakukan aktivitas,” tegas Boy Persouw.

Persouw menyebutkan, dalam rapat 9 Maret 2021 dipimpin camat setempat dihadiri 18 mata rumah, Kabagops mewakili Kapolres SBB dan pihak PT Batu Licin 69, ditawarkan dana kompensasi sebesar Rp 50 juta per bulan.

“Namun berdasarkan hitung-hitungan dari Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2020, disebutkan ada standarisasi harga patokan mineral. Jadi kami minta 30 persen dalam rapat itu, yang nantinya diteruskan oleh staf perusahan kepada pemimpin perusahan. Jadi kita masih menunggu hasilnya dalam rapat berikutnya,”jelasnya.

Menariknya, belum lagi rapat kedua dilaksanakan, pihak perusahan telah melakukan aktivitas pada 12 Maret 2021. Sasi yang telah dipasang warga juga telah dibongkar oleh pihak perusahan.

“Sasi adat yang kita pasang agar pihak perusahan datang berbicara dengan kita sebagai pemilik ulayat. Sebagai anak negeri Maluku, kami punya hak ulayat yang harus dihargai. Sekali angkut, dibawa 30 ribu ton material nikel dengan harga rendah sekitar 12,6 M. Jadi kita minta 8 dolar per ton atau Rp 120 ribu. Masa kita dikasih Rp. 50 juta. Jumlah masyarakat Piru, 18 ribu jiwa. Ekonomi Piru bagaimana mau berjalan hanya dengan dikasih Rp. 50 juta, sedangkan miliaran rupiah dibawa ke Tanah Laut, Kabupaten Kalimantan Selatan. Kalau seperti ini, Maluku tetap menjadi provinsi termiskin. Saya merasa tersinggung dihargai Rp 50 juta,”tegasnya.
Tokoh adat lain Markus Manuputty menambahkan, jika perusahan tidak datang menyelesaikan kesepakatan dengan masyarakat, pihaknya meminta agar perusahan segera keluar.

“Segera selesaikan hak-hak kami. Ada banyak perusahan di Indonesia yang akan mengelola sumber daya alam kami. Masa cuma dikasih Rp 50 ribu, mana mungkin bisa dibagi kepada 18 mata rumah. Kami ingin untuk ikut standard pemerintah, kalau tidak mau silahkan keluar. IUP dia punya, tapi tanah kami yang punya, jangan tipu-tipu kami masyarakat adat,” tutup Manuptty.
(SAD)

Comment