by

Kapolda Janji Tindak Lanjuti Laporan KPID

Terkait Oknum Polisi Diduga Ijinkan Penggunaan Barang Sitaaan

beritakotaambon.com,- Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, berjanji akan menindaklanjuti laporan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku, terkait barang sitaan yang diduga diijinkan Ditreskrimsus Polda Maluku, untuk digunakan salah satu pengusaha TV Kabel di Ambon.

“Jadi memang surat dari KPID baru masuk, saya akan pelajari suratnya dulu,” terang Latif, kepada awak media, di gedung DPRD Maluku, Karpan Ambon, Kamis (13/1).

Orang nomor satu di jajaran Polda Maluku ini mengaku, usai mempelajari surat masuk dari KPID terkait barang sitaan digunakan itu, dirinya akan menindaklanjuti. “Saya pasti menindaklanjutinya,” tegas Kapolda.

Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol, M Roem Ohoirat menambahkan, dirinya baru mendengar terkait barang sitaan yang ijinkan Ditreskrimsus itu. “Nanti saya cek dulu di Ditreskrimsus. Saya baru dengar,” sebut Ohoirat.

Usai menemani Kapolda silaturahmi dengan pimpinan dan anggota DPRD Maluku, Ohoirat kembali mempertanyakan pihak yang mempersoalkan barang sitaan yang dipakai untuk siaran. Sambil meminta rilis yang disampaikan KPID kepada awak media, untuk nantinya dipelajari dan ditindaklanjuti.

Diberitakan sebelumnya, KPID Maluku menduga, ada barang sitaan yang harusnya ditahan untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan, tetapi diijinkan untuk digunakan oleh oknum polisi di Ditreskrimsus Polda Maluku.

Yakni salah satu pengusaha di Kota Ambon yang sebelumnya ditetapkan tersangka, namun justru diijinkan menggunakan barang sitaan untuk melakukan penyiaran dan memungut iuran dari pelanggan.

“Ada dugaan oknum Polisi “main mata” dengan Pengusaha TV kabel,” ungkap salah satu sumber, kepada wartawan, Rabu (12/1).

Sementara itu, KPID Maluku, lewat rilisnya kepada media ini menyebutkan, pihaknya telah mendatangi Polda Maluku untuk mengetahui perkembangan laporan pengaduan atas dua hal. Yaitu ancaman pembunuhan saat melakukan tugas negara, serta temuan KPID Maluku atas barang sitaan Polisi yang digunakan oleh tersangka Pemilik TV Kabel Putri, yang melakukan penyiaran dan memungut biaya dari pelanggan.

Ketua KPID Maluku, Mutiara D. Utama mengatakan, berdasarkan temuan Polisi, berdasarkan surat nomor B/762/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 Ditreskrimsus Polda Maluku telah menetapkan Pemilik TV Kabel Putri, Philipus Chandra Hadhi sebagai tersangka, karena tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Bahkan di tanggal 3 Agustus 2021 lalu, Ditreskrimsus Polda Maluku telah menyita Studio TV Kabel dan alat-alat penyiaran.

“Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pemantauan KPID Maluku, didapati fakta bahwa barang sitaan yang telah disita Polisi, namun masih digunakan oleh TV Kabel Putri untuk menyiarkan siaran konten. Dan juga memungut iuran kepada pelanggan sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang,” ungkap Mutiara.

Untuk memastikan laporan dan aduan masyarakat, kata dia, KPID Maluku melakukan monitoring evaluasi (Monev) isi siaran di TV Kabel Putri. Dan didapati fakta, bahwa TV Kabel Putri masih bersiaran dan menagih iuran sampai dengan hari ini pada pelanggan.

“Hasil monev isi siaran ini kemudian dikoordinasikan dengan Krimsus Polda Maluku. Dalam koordinasi itu pihak krimsus menjelaskan bahwa barang sitaan polisi di titip rawat ke tersangka,” bebernya.

Mutiara menjelaskan, barang bukti dalam Kepentingan penyidikan pada Ditreskrimsus Polda Maluku sebagai akibat dari ditetapkannya tersangka Philipus Chandra Hadhi dalam dugaan Tindak Pidana di Bidang Penyiaran dan Hak Cipta. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 juncto 33 ayat 1, undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dan pasal 25 ayat 3 dan ayat 2 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Bahwa terhadap proses penyitaan barang bukti oleh penyidik pada Ditreskrimsus Polda Maluku, kemudian Penyidik mengembalikan barang bukti/barang sitaan tersebut kepada tersangka Philipus Chandra Hadhi dengan Status “Titip Rawat”. Barang bukti/barang sitaan yang dikembalikan kepada tersangka Philipus Chandra Hadhi dengan status itu, kemudian masih tetap digunakan untuk melakukan aktivitas usaha di bidang penyiaran. Dalam hal ini barang-barang tersebut masih digunakan,” tukasnya.

Kata dia, barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Secara umum, tanggung jawab terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto, pasal 30 PP nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP telah menyebutkan, tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

“Terhadap hal diatas dalam kaitan dengan Pasal 44 ayat 2 KUHAP, bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga,” tegasnya.

Dijelaskan, pasal tersebut merupakan alasan yang mendasar di setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari penyidikan sampai pengadilan yang diatur dalam KUHAP. Agar pinjam pakai terhadap barang bukti dapat terjaga keutuhan dan keberadaan benda sitaan (barang bukti), dan tetap tersedia sebagaimana mestinya, sampai tiba saat eksekusi.

“Oleh karenanya seharusnya setiap penggunaan atau pemakaian benda sitaan (barang bukti) dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan hukum,” sebut Mutiara. (RHM)

Comment