by

Karyawan Hotel The Natsepa Mogok Kerja, 101 Karyawan Terancam PHK

Ambon, BKA- Hampir 7 tahun diintimidasi oleh General Manager (GM), puluhan karyawan Hotel The Natsepa nekat mogok kerja. Mereka juga kesal dengan sikap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, yang sudah tiga kali mengabaikan laporan pengaduan mereka.

Aksi mogok yang dilakukan para karyawan ini, lantaran kecewa dengan GM Hotel The Natsepa yang sengaja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap salah satu pengawas keuangan pada hotel tersebut, yakni Valentino Sahlessy pada Kamis (4/3) kemarin.

Valentino sendiri, merupakan Ketua Serikat Buruh The Hotel Natsepa, yang dipecat tanpa alasan yang pasti. Sehingga para karyawan yang juga tergabung dalam Serikat Buruh itu, geram hingga melakukan aksi mogok kerja.
Sebelum mendatangi DPRD Kota Ambon, para karyawan ini lebih dulu melakukan aksi mogok kerja di depan hotel The Natsepa, sekira pukul 09.00 WIT. Namun karena tidak direspon, mereka kemudian mendatangi DPRD Provinsi hingga ke Komnas HAM.

Tuntutannya sama, meminta agar GM the Natsepa Hotel yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) ini, segera dipecat dan digantikan dengan GM yang baru. Sebab, selama ini para karyawan ini merasa selalu diintimidasi hingga berdampak terhadap hak-hak mereka sebagai tenaga kerja.

Karena merasa bagian dari warga Kota Ambon, puluhan karyawan ini langsung mendatangi DPRD Kota Ambon. Mereka meminta, agar Komisi I yang membidangi persoalan tenaga kerja, bisa memediasi persoalan mereka, dengan menghadirkan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.

Rapat pun dilakukan di ruang paripurna gedung DPRD Belakang Soya, pukul 15.00 WIT. Dua perwakilan dari dinas tenaga kerja kota Ambon turut dihadirkan, bersama sekitar 50 lebih karyawan hotel itu.

Disana, para karyawan ini kemudian mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap GM hotel The Natsepa yang hampir 7 tahun melakukan berbagai intimidasi terhadap hampir semua karyawan yang ada. Yang kemudian berujung pada pemecatan sepihak terhadap Valentino Sahlessy selaku Ketua Serikat Buruh Hotel The Natsepa.

“Kita punya GM itu kebal hukum. Dia itu WNA yang sulit dijerat. Banyak kasus yang dia lakukan terhadap para karyawan, tapi lepas dari itu, selalu lolos. Setiap persoalan yang kita laporkan dulu, saat dinas menghadap GM ini, pasti masalah langsung selesai. Dinas provinsi juga begitu, setelah ketemu GM masalah langsung selesai,” kesal Valentino Sahlessy, usai melakukan rapat dengan Komisi.
Diakuinya, dengan dibentuknya Serikat Buruh Hotel The Natsepa, pihak GM mulai mencari-cari kesalahan para karyawan. Hingga kemudian memecatnya selaku Ketua Serikat Buruh.

“Tiba-tiba kemarin GM langsung pecat saya. Karena selama ini saya yang selalu perjuangkan teman-teman. Padahal harusnya jelaskan kesalahan saya, dan berikan SP (surat peringatan). Tapi justru setelah pecat langsung kasih SP 1-4. Tanpa ada tandatangan, langsung pemecatan. Sehingga karyawan yang lain juga terancam dipecat,” ungkap Valentino.

Menurut dia, selama ini para karyawan sering diintimidasi oleh GM Hotel The Natsepa. Bahkan alasan pemecatan terhadap dirinya karena alasan mengancam GM dengan senjata tajam. Termasuk para karyawan perempuan yang sering disuruh melakukan pekerjaan yang merupakan pekerjaan pria. Seperti mengupas atau mendumpul cat pada dinding untuk kemudian dicat kembali.

“Sementara ini hotel dijaga Polisi. Dan laporan dari polisi itu, bahwa saya kejar GM dengan parang. Itu alasan pemecatan terhadap saya. Padahal tidak seperti itu dan saya jgua tidak peduli. Saya memang tugasnya mengawasi keuangan masuk dan keluar, tapi saya juga dipaksa kerja lain. Bahkan banyak karyawan perempuan pernah disuruh dumpul tembok, kupas catnya baru disuruh cat ulang. Dengan alasan bahwa itu kerja bakti. Ini kan aneh. Dan masih banyak intimidasi lainnya, yang sudah kita lapor tapi tidak direspon dinas provinsi maupun kabupaten Maluku Tengah,” bebernya.

Dijelaskan, setiap tugas yang diberikan sekalipun itu berat dan sulit dikerjakan, para karyawan harus pasrah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sebab jika tidak, para karyawan akan langsung diberikan surat peringatan dari GM.

“Total karyawan yang ada itu 101 orang. Tapi yang hadir ini hanya sekitar 50 lebih. Sebagiannya lagi sift lain. Kita berharap, intimidasi yang berjalan hampir 7 tahun ini berakhir. Yakni GM yang merupakan WNA itu harus segera diganti. Karena dia (GM) tenaga kerja asing yang sudah menyiksa anak daerah sendiri, kenapa dipertahankan. Diganti saja, cukup pulangkan dia,” harap Valentino.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela mengatakan, pihak Komisi sengaja menerima puluhan karyawan hotel ini karena sebagian besar adalah warga Kota Ambon. Dan dari laporan yang disampaikan, sangat jelas bahwa GM Hotel The Natsepa jelas-jelas telah melakukan pelanggaran dengan melakukan PHK sepihak hingga sering mengintimidasi para karyawan.

“Prinsipnya wilayah perusahaan ini di kawasan Maluku Tengah. Tapi didalamnya ini, para karyawan merupakan warga Kota Ambon. Dan laporan yang mereka sampaikan ini, Komisi anggap sudah menyalahi aturan dari segi undang-undang. Sehingga pelanggaran yang dilakuakn GM ini harus diberikan sanksi,” tegas Morits.

Ketua DPD Nasdem Kota Ambon ini menilai, sesuai undang-undang para tenaga kerja harus dilindungi dan diberikan ruang untuk membentuk serikat buruh. Dan jika ada PHK sepihak, maka perusahaan telah menunjukan arogansinya dengan mengabaikan aturan yang telah ditentukan.

“Hampir 70 persen, para karyawan ini berani melakukan aksi. Karena sudah tidak tahan soal hak hak mereka selama 7 tahun. Salah satunya itu berkaitan dengan kontrak kerja. Yang mana harusnya mereka ini diangkat menjadi karyawan tetap, tapi justru kontrak mereka diputihkan, agar ada kontrak kerja baru. Padahal rata-rata sudah bekerja itu 4-7 tahun, bahkan ada yang hampir 10 tahun hingga belasan tahun sejak masih namanya hotel Aston,” sebutnya.

Ia menambahkan, bahwa Komisi akan tetap menindaklanjuti persoalan ini hingga ke provinsi maupun pusat. Dimana nantinya akan melakukan komunikasi politik dengan DPRD provinsi, untuk melihat persoalan ini. Bahkan akan membuka kedok dinas tenaga kerja provinsi maupun kabupaten Maluku Tengah, yang selama ini telah mengabaikan laporan-laporan pengaduan para pekerja hotel the Natsepa.

“Kita akan dorong dan audiensi dengan DPRD Maluku untuk melihat pelanggaran ini. Karena ada indikasi bahwa terjadi kejahatan teselubung antara dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten Maluku Tengah dengan pihak hotel. Bahkan ada laporan bahwa ada oknum oknum dinas yang sering diberikan voucer gratis setiap kali nginap. Kalau sampai terbukti kita akan minta gubernur pecat itu Kadis Tenaga Kerja,” tandas dia.

Tempat yang sama, Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Febby Loupatty menambahkan, dari rapat mediasi ini akan disampaikan kepada kepala dinas dan kepala bidang untuk nantinya menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Nanti setelah ini, saya akan koordinasi dengan kadis dan kepala bidang terkait masalah ini. Setelah itu, nanti kita hubungi mereka (karyawan hotel) untuk minta keterangan. Terkait mogok kerja ini ternyata sudah dijelaskan bahwa yang penting tidak mengganggu jam kerja. Dan katanya ada sift lain yang kerja, dan itu tidak ada masalah, karena tidak terjadi kekosongan. Intinya masalah ini akan kita tindaklanjut,” pungkas Febby. (UPE)

Comment