by

Kasatpol PP Bursel Diduga Mark Up Harga Pakaian Linmas

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Asnawi Gay, diduga mark up harga pengadaan seragam Linmas di Satpol PP Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2019.

Dugaan mark up harga tersebut makin kuat, setelah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi, melakukan pemeriksaan terhadap saksi kunci berinisial HN di Bandung, Kamis (27/5).

Saksi kunci dalam pemeriksaan pengadaan seragam Linmas tersebut, merupakan pemilik toko pakaian yang menjual perlengkapan TNI, Polisi, dan Linmas di Bandung, Jawa Barat.

Hal serupa juga diduga dilakukan Asnawi Gay pada anggaran pengadaan pakaian pemadam kebakaran dan pakaian dinas pegawai tahun anggaran 2015 dan 2018, di Satpol PP Buru Selatan.

Kajari Buru, Muhtadi, mengatakan, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi kunci, dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah itu.

“Hari ini saya periksa saksi kunci perkara baju Linmas Satpol PP Buru Selatan di Kejaksaan Negeri Bandung. Pemeriksaan berlangsung dari jam 10.00 Wib sampai dengan 12.00 Wib, dengan 25 pertanyaan seputar apakah memang ada pembelian pakaian Linmas oleh Satpol PP Buru Selatan tahun 2019,” kata Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon, saat dikonfirmasi via handphone, Kamis (27/5).

Menurutnya, dalam pemeriksaan itu, saksi membenarkan dugaan mark up harga. Karena seperti diketahui, HN menerima pesanan baju Linmas langsung dari Kasatpol PP Buru Selatan.

“Kemudian dibenarkan oleh saksi dan berapa jumlahnya pakaian lebih kurang 260 yang dipesan. Selain itu, ada atribut berupa kopel, topi dan sepatu, yang jumlah pembelian itu dengan ongkos kirimnya dari Bandung ke Buru itu sekitar Rp 70 juta. Kita lihat saja, kalau dari hampir Rp 400 juta, kemudian pembelian pakaiannya dan atribut sekitar Rp 70 juta. Berarti ada mark up di situ,” ujar Muhtadi.

Orang nomor satu di Kejari Buru ini menjelaskan, saksi juga menyampaikan, diminta untuk mengirimkan nota kosong bersamaan dengan pakaian yang dikirimkan itu. Karena dalam pengadaan ini, dua paket pengadaan yang dilakukan, yakni, pakaian Linmas dan atribut.

“Kan anggaran Linmas itu hampir Rp 200 juta atau Rp 197 juta, kemudian atributnya Rp 197 juta. Jadi pakaian Linmas sendiri dan atributnya sendiri, jadi totalnya hampir Rp 400 juta,” ungkapnya.

Dia menegaskan, dalam pengadaan seragam Linmas tahun anggaran 2019, dilakukan untuk kepentingan Pemilu 2019 pada saat itu. Sementara untuk pembelian barang tersebut dilakukan langsung oleh Asnawi Gay, karena perusahaan yang digunakan untuk pengadaan sifatnya hanya pinjam pakai perusahaan.

“Iya betul ada dugaan mark up harga, karena harga belinya dengan harga notanya tidak sesuai. Jadi berapa jumlah nota pembelian, disesuaikan karena langsung dilakukan pembelian dan pembayaran oleh Kasatpol PP Buru Selatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata dia, jadi informasinya, sebelum dilakukan pembelian, Asnawi Gay pernah mampir ke toko milik HN di Bandung. Itu sebagai langkah survei harga seragam pakaian Linmas dan atributnya.

“Kemudian, berikutnya komunikasi via telfon dan WhatsApp mengenai kepastian harga dan jumlah pesanan, serta pembayaran juga dilakukan oleh Kasatpol sendiri. Pembayaran via transfer,” terang Muhtadi.

Dalam pemeriksaan, ia menuturkan, saksi kunci sangat koperatif dalam memberikan keterangan, terkait pertanyaan yang diberikan penyidik Kejari Buru. “Iya, yang bersangkutan koperatif, karena memang menjelaskan peristiwanya yang terjadi apa adanya. Kemudian tanggal-tanggal transfer itu kapan dan lain-lain,” tuturnya.

Untuk sementara, belum bisa dipastikan. Karena setelah pemeriksaan saksi kunci, akan ada pemeriksaan saksi lain dalam kasus ini.

Namun yang pasti, kata Muhtadi, setelah ini akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka penyimpanan anggaran pengadaan pakaian pemadam kebakaran, pakaian dinas pegawai dan seragam Linmas di Satpol PP Buru Selatan.

“Untuk sementara mungkin untuk melengkapi, ini saja (berkas) untuk gelar perkara,” pungkasnya.

Hingga saat ini, kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian pada tiga tahun anggaran di Satpol PP Buru Selatan, belum diketahui jumlahnya secara pasti.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Intel Kejari Buru, Azer Jongker Orno, mengatakan, setelah pemeriksaan saksi berinisial HN, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku, untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam perkara itu.

“Setelah melakukan pemeriksaan saksi di Bandung akan kita koordinasikan dengan BPKP atau BPK untuk melakukan audit kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” kuncinya.

Sementara dalam proyek pengadaan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakini Carolus E. Tupan, Boyke Manutilaa menjabat sebagai Bendahara Satpol PP Bursel, serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga Kepala Satpol PP Bursel, Asnawi Gay. (MSR)

Comment