by

Kasatpol PP Hadiri Panggilan DPRD SBT, Terkait Dugaan Penggelapan Honor Pol PP

Ambon, BKA- Sikapi dugaan penggelapan honorium pegawai kontrak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Komisi A DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menggelar rapat dengan pendapat bersama Kasatpol PP SBT, Abdullah Rumain, di ruang komisi A, DPRD SBT, Jumat (22/1).

Pantauan koran ini, rapat yang berlangsung sekira pukul 09.00-11.00 WIT itu, disikapi serius oleh DPRD SBT yang dipimpin Ketua Komisi A, Umar Gasam. Yakni sebelum memulai rapat, Umar Gasan lebih dulu menjelaskan terkait hak-hak anggota Satpol PP yang belum dibayar, sebagaimana tertuang dalam undangan. Sambil meminta Kasatpol PP menyerahkan sejumlah dokumen yang diminta komisi.

“Pak Kadis Satpol-PP sudah baca surat undangan rapat kan ? Didalam surat undangan itu jelas, ada empat dokumen yang harus pak kadis bawa,” tegas Gasam.
Anehnya, Kasatpol PP tidak membawa 4 dokumen yang diminta komisi. Mengingat akan dilaksanakan sholat Jumat pukul 12.00 WIT, Komisi kemudian memberikan kesempatan untuk menskorsing rapat tersebut hingga selesai sholat Jumat sekitar pukul 14.00 WIT. Skorsing tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada Kasatpol PP untuk kembali membawa sejumlah dokumen yang diminta komisi.

Anehnya, dokumen yang diminta Komisi itu, tidak mampu dihadirkan oleh Kasatpol PP. Empat dokumen dimaksud, yaitu Daftar Pengisian Anggaran (DPA) tahun anggaran 2020 Dinas Satpol-PP, daftar pegawai kontrak anggota Satpol-PP, daftar realisasi pembayaran gaji pegawai kontrak anggota Satpol-PP tahun 2020 dan Bendahara Pembayaran Gaji Dinas Satpol-PP.

Wakil Ketua Komisi A, Munawir Kubal, saat dikonfirmasi koran ini, turut membenarkan hal tersebut kepada wartawan. Dijelaskan, rapat tersebut tidak bisa dilanjutkan karena empat dokumen pendukung yang diminta Komisi belum disampaikan Kasatpol PP SBT. Sehingga rapat tersebut akan kembali dilakukan pada Senin (25/1) pekan depan.
“Sesuai hasil rapat dan tertuang didalam surat undangan Rapat itu, Kadis Pol PP harus menyerahkan empat dokumen pendukung yang tertuang didalam catatan kaki surat undangan rapat. Karena DPRD tindaklanjuti itu harus berbasis data, tidak bisa kita bicara asal-asalan. Karena yang kita tau itu, DPRD sudah tetapkan didalam APBD untuk belanja tidak langsung gaji satu tahun itu sudah selesai. Tapi kenapa ini belum dibayarkan untuk dua bulan itu,” kesal Munawir.

Hal Senada juga ditambahkan Anggota Komisi A DPRD SBT, Abdul Aziz Yanlua. Dituturkan, alasan Kadis Satpol-PP terkait Belum disampaikannya empat dokumen yang diminta, dikarenakan kantor dinasnya sampai saat ini masih disegel oleh anggotanya.
“Alasan Kadis, kantornya masih dipalang sehingga dokumen itu belum bisa diambil. Kalau hari Senin tidak juga membawa dokumen itu, melalui hasil rapat internal tadi, komisi memutuskan untuk menyurati pihak Kepolisian untuk turun langsung bersama Komisi A membuka penyegelan kantor Pol PP. Untuk mengambil dokumen pendukung, yang kata Kadis tersimpan di dalam Kantor itu. Dan jika dokumen itu ternyata tidak ada, maka komisi lansung menyurati pihak kejaksaan untuk mengusut tuntas masalah tersebut,” tegas Yanlua.

Tempat terpisah, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia SBT, Asrun Wara Wara turut mengingatkan, agar Komisi A DPRD SBT harus tuntas mengawal permasalahan tersebut. Yakni tidak boleh ada praktek menggunting dalam lipatan, jika hal itu diketahui. Dan dirinya mengancam akan mempin pasukan melakukan aksi demo dan menduduki Kantor DPRD SBT.

“Kalau ini langkah DPRD, selaku Ketua Cabang PMII SBT, saya mengapresiasi langkah itu. Tetapi saya ingatkan, jangan sampai ada praktek menggunting dalam lipatan dalam penderitaan Satpol-PP ini saja. Jika itu terjadi, saya pastikan akan pimpinan pasukan Bitang Sembilan untuk duduki kantor DPRD,” pungkasnya. (LAN).

Comment