by

Kastela Sebut Proyek infrastruktur pendidikan Tidak Mangkrak, Anos: Kastela Jangan Berkelit

beritakotaambon.com – Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Maluku, Abdul Halid Kastela, mengaku, proyek infrastruktur pendidikan bernilai puluhan miliar rupiah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD), tidak mangkrak.

Menurutnya, belasan proyek pembangunan infrastruktur SD dan SMP di kedua kabupaten tersebut belum selesai dikerjakan. Masih sedang berjalan, karena belum akhir masa tahun anggaran.

Hal lain yang menyebabkan proyek tersebut belum selesai dikerjakan, kata Kastela, akibat terjadinya refocusing anggaran, sehingga pekerjaan yang harus selesai dalam kurun waktu satu tahun menjadi dua tahun.

“Kalau emang itu mangkrak, nanti kita bisa lihat setelah habis kontrak kerja. Namun yang pasti, akan dikerjakan sampai selesai. Cuma anggarannya kini terbagi menjadi 40 dan 60 persen, karena refocusing itu dan intinya disitu,” ujar Kastela.

Ia juga menegaskan, kalau sejauh ini tidak ada pihak kontraktor yang lari dari pekerjaannya. Jika itu ada, maka BPPW Maluku akan tegas memberikan blacklist dengan memutuskan kontrak kerja terhadap kontraktor.

“Bukan mereka meninggalkan pekerjaan, mungkin saja sudah dibongkar, tapi mobilisasi kesana terkait dengan transpotasi dan kondisi cuaca, itu juga bisa mempengaruhi pekerjaan. Tapi yang pasti mereka akan melakukan pekerjaan itu dan tidak ada yang mangkrak, itu menurut laporan mereka. Kalau memang mangkrak, bisa dibuktikan dengan foto-foto pekerjaan yang mangkrak dan langsung chat ke saya, biar bisa ditindak lanjuti,” tandas Kastela.

Baca juga: Proyek Puluhan Miliar Cipta Karya Terbengkalai Di KKT dan MBD

Terhadap tanggapan tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Anos Yermias, mengatakan, Kapala BPPW Maluku, Abdul Halid Kastela, jangan berkelit.

“Bukan mangkrak gimana, kenyataannya proyek yang dikerjakan hasilnya parah sekali. Apalagi kontraktor dan pekerja sudah tidak ada lagi dilokasi. Jadi apa yang salah dari apa yang saya sampaikan, semua bukti dilapangan setelah turun langsung ke lokasi,” akui Anos, via selulernya.

Menurutnya, apa yang terjadi dilokasi terhadap belasan pembangunan infrastruktur bangunan SD dan SMP, merupakan bukti lapangan dan tidak ada rekayasa. Karena masyarakat di dua kabupaten itu juga mempertanyakan hal itu.

Selaku anggota Komisi III DPRD Maluku, Anos mengaku, tidak ada salah dari proses tender yang dilakukan pihak Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK). Karena itu aturan, tapi kenyataan salahnya ada pada kontraktor yang rata-rata dari luar Maluku.

Baca juga: Lekipera Minta Proyek Dermaga Feri Moa Diusut

“Seharusnya pihak Cipta Karya dan BP2JK harus lebih jelih dan profesional, dalam melihat setiap kontraktor, dari berbagai hal yang menyangkut dengan spesifikasi masing-masing perusahaan konstruksi. Padahal masih banyak kontraktor lokal yang memiliki kemampuan, tapi kenyataan mereka tidak pernah dilibatkan dalam proyek yang menggunakan APBN,” pungkas Anos.(RHM)

Comment