by

Kasus ADD Haria Tunggu Hasil Audit

Ambon, BKA-Penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Ambon di Saparua sampai kini belum melakukan penetapan tersangka, dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan ADD dan DD Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Pasalnya, berkas perkara dugaan korupsi senilai Rp 2 miliar lebih tahun 2018 itu, baru saja dilakukan audit investigasi oleh ahli dari Poltek Negeri Ambon.

“Jadi untuk memastikn berapa kerugian negara, kita harus tunggu hasil perhitungan ahli dari Poltek,” jelas Kacabjari Ambon di Saparua, Ardy, Rabu (21/4).

Menurutnya, sejak pekan lalu, tim ahli dari Poltek Ambon baru saja turun ke lokasi, untuk melakukan perhitungan terhadap beberapa proyek fisik.

“Selain periksa beberapa proyek fisik, ahli juga melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang pernah diperiksa di kejaksaan,” bebernya.

Sebelumnya diberitakan, Kecabjari Ambon di Saparua, setelah melakukan penyelidikan awal, mereka akhirnya menaikan status kasus dugaan korupsi ADD dan DD Tahun 2018 senilai Rp 2 miliar lebih di Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Jadi setelah kita puldata dan pulbaket, datanya kuat kalau ada indikasi korupsi. Makanya kita naikan statusnya ke penyidikan,” ungkap Kacabjari Saparua, Ardy, ketika dihubungi melalui selulernya, Rabu (20/1).

Dia mengaku, untuk pemeriksaan awal terhadap perkara yang diduga merugikan uang negara mencapai Rp 2 miliar lebih itu, tim Kejaksaan Cabang Saparua telah memeriksa sejumlah saksi terkait, termasuk Raja Haria dan sejumlah staf negeri.

“Puluhan saksi kita periksa dalam perkara ini, dan jelas, ketika didalami, ada indikasi korupsi yang dilakukan dalam perkara ini,” jelasnya.

Data yang diperoleh dari pengumpulan data, ADD dan DD ini terjadi penyalahgunaan berkisar miliaran rupiah dari jumlah anggaran yang di kucurkan Pemerintah Tahun 2018 sebesar Rp 2 miliar lebih.

“Jadi kita sudah periksa beberapa pihak terkait, ini kan masih penyelidikan awal, jadi kita belum bisa buka-bukaan,” ungkap Kacabjari Saparua Ardy di Pengadilan Negeri Ambon, 23 Sepetember 2020 lalu.

Menurut dia, pengusutan kasus ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Dari laporan itu, ada sejumlah laporan pertanggungjawaban item-item pembangunan yang di mark-up.

Misalnya, pekerjaan lapangan volly, pekerjaan jalan di lingkungan, pembangunan PAUD, jambanisasi, rumah layak huni, dan pemberdayaan.
“Semua item-item pekerjaan itu diduga di mark-up,” pungkasnya. (SAD)

Comment