by

Kasus Bupati Malra, Kejaksaan Terus Buat Progres

Ambon, BKA- Meski gerbong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terkesan tertutup terkait materi pemeriksaan kasus dugaan korupsi dan monopoli proyek yang diduga dilakukan Bupati Malra, Hi. Muhamad Taher Hanubun, bersama istrinya, Eva Elia, namun progres penanganan kasus tersebut terus dilakukan.

Misalnya, Korps Adhyaksa itu kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga kepala dinas di lingkup Kabupaten Malra, Kamis (15/4). Yakni, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Sosial.

Dengan demikian, sudah tercata sembilan pihak terkait yang sudah dicecar oleh tim Kejati Maluku. Sebelumnya, sudah enam pihak yang diperiksa, yakni, Kadis DKPPKBD inisial HR, Kadis Perpustakaan BR dan salah satu kontraktor FB, Kadis PU, Kadis Kesehatan dan pihak PPK.

Terkait pemeriksaan ketiga kepala dinas dilingkup Pemkab Malra tersebut, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum ( Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Hanya saja, jaksa dua bunga melati itu tidak berkomentar lebih jauh.

“Benar, ada permintaan keterangan terhadap pihak terkait dalam kasus tersebut. Namun karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan, sehingga belum dapat dipublikasikan secara detail bagi masyarakat,” ungkap Sapulette, Kamis (15/4).

Salah satu sumber di Kejati Maluku mengungkapkan, bukti-bukti korupsi yang diduga dilakukan Bupati Malra dan istrinya, sampai kini dalam pendalaman tim Pidsus yang diketuai Kasidik, Oceng Almahdaly.

“Mereka masih dalami itu. Materinya diduga seputuran bupati benar tidak menerima fee proyek dari kepala-kepala dinas,” ungkap sumber yang menolak namanya dikorankan.

Dia mengaku, tim Pidsus Kejati Malu marathon pemeriksaan pihak terkait, termasuk yang berlangsung 15 April 2021 kemarin.

Direktur Lira Maluku, Jan Sariwating, mengatakan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dilakukan untuk membongkar skandal korupsi Bupati Malra dan istrinya, terkait monopoli proyek APBD 2020.

Dia menilai, Kejati Maluku sampai kini sedang mempelajari berkas perkara tersebut. Kuat dugaan, dana fee proyek itulah yang menjadi pintu masuk untuk menjerat bupati dan istrinya.

“Tapi nantilah, kita tidak boleh mengambil kesimpulan. Kita serahkan penegak hukum saja,” tandasnya.(SAD).

Comment