by

Kasus Dana MTQ , Sekda Bursel Mangkir Dari Panggilan Jaksa

Ambon, BKA- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Iskandar Walla, mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru untuk diperiksa, terkait kasus dugaan korupsi dana pelaksanaan MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku tahun 2017.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi, mengungkapkan, penyidik Kejari Buru telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekda Buru Selatan pada 8 April 2021.


“Iya, hari ini panggilan pertama untuk saudara IW. Kita menunggu sampai pukul 17.00 Wit, namun tidak menghadiri untuk pemeriksaan. Tidak ada keterangan atau tanpa keterangan,” kata Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon, Kamis (8/4).

Muhtadi mengatakan, mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bursel itu dipanggil sebagai saksi terhadap tersangka Jibrael Matatula atau JM, dalam kasus yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah itu.

“Yang bersangkutan (IW) akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka JM, untuk hari ini (kemarin),” tegasnya.

Orang nomor satu di Kejari Buru itu menyatakan, hingga saat ini sudah 21 orang saksi yang diperiksa penyidik Kejari Buru dikasus itu.

“Untuk MTQ ini kasus tunggakan lama sejak 2019 yang ingin segera kita tuntaskan. Sejauh ini, sudah 21 orang saksi diperiksa,” ungkapannya.

Pada kasus tersebut, Kejari Buru telah menetapkan tiga tersangka sejak 2019 lalu, yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, terdapat dana sekitar Rp 10.684.681.624 yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pada tahun 2017, terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bursel, senilai Rp 26.270.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Diberikan sebelumnya, dalam kegiatan itu, Muhtadi, mengatakan, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Sukri Muhammad (SM) yang bertindak sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana dalam Kepanitiaan MTQ tersebut. Bidang tersebut mendapat alokasi anggaran cukup besar dibanding bidang-bidang yang dalam kepanitiaan MTQ itu.

“Pertanyaannya seputar mekanisme penyaluran dana. Jadi dibidang sarana prasarana itu tahun 2017 diberikan alokasi dana 16 miliar. Uang 16 miliar ini untuk kegiatan pemasangan panggung, kemudian tata lampu, sewa peralatan, kemudian kursi, untuk tempat tidur dan lain-lain,” beber dia.

Sambungnya, dalam proses pencairan anggaran itu, ada prinsip-prinsip kehati-hatian yang dilanggar. Dengan alasan, karena kondisi mendesak. Kemudian uang itu tanpa ada pertanggung jawaban terlebih dahulu, sudah dicairkan.

“Sehingga ada beberapa item pertanggung jawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk juga dalam proses-proses pencairan, dasar pencairannya itu tidak melalui proses verifikasi, sehingga dengan demikian dana tersebut mudah saja dikeluarkan. Namun ketika pertanggungjawabannya diminta untuk kegiatan apa saja, ini tidak bisa diberikan pertanggung jawaban yang valid,” sebutnya.

Sekedar tahu, dalam kasus ini, Kejari Buru sudah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu, Kepala Dinas Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, yang menjabat sebagai ketua bidang sarana dan prasarana dalam kepanitiaan MTQ tersebut.

Selanjutnya, Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata, yang menjabat sebagai bendahara bidang sarana dan prasarana. Dan tersangka lain adalah Jibrael Matatula selaku Event Organizer dalam Kepanitiaan MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Buru Selatan.

Mereka bertiga, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Buru sejak 15 Oktober 2019 lalu. Namun, ketiganya belum ditahan, karena pengumpulan alat bukti masih berjalan. (MSR)

Comment