by

Kasus Dugaan Korupsi ADD Kulur, Jaksa Garap Sejumlah Pihak

Ambon, BKA- Penyidik Kejaksaan Cabang Saparua menggarap sejumlah pihak terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Kulur, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tahun anggaran 2016-2017.

Kacabjari Saparua, Ardy, mengatakan, pihaknya bersama tim tengah melakukan penyelidikan kasus ADD dan DD Kulur tahun 2016-2017, dengan total Rp 2 miliar lebih.

“Sejumlah pihak kita sudah mintai keterangan. Untuk perkembangan selanjutnya, nanti kita infokan lagi,” ungkap Ardi, Rabu (23/12).

Menurutnya, meski Kecabjari Saparua kurang tenaga jaksa, namun kasus itu tetap diupayakan untuk diselesaikan. “Kita memang kurang tenaga penyidik. Tapi kita tetap usut setiap laporan yang masuk dari masyarakat,” jelasnya.

Kasus ini terendus, saat masyarakat Negeri Kulur menduga ada penyelewengan Dana Desa. Misalnya, penggelembungan dana dan anakan bibit cengkih yang didatangkan dari Negeri Ruta, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, diduga kuat terjadi penggelembungan dana untuk program bantuan pengadaan bibit anakan cengkih sebanyak 10.000 anakan, dengan total dana Rp 180 juta dengan harga Rp18.000 per anakan dan dianggarkan dalam ADD.

Padahal, pembelian anakan cengkih hanya sebesar Rp 6.000 dan bibit yang tiba di Kulur, hanya sekitar 6.000 anakan. Itu pun sebagian sudah mati, sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Selain itu, item proyek pembuatan jalan tani yang tidak transparan, karena biaya sewa alat berat untuk melakukan penggusuran sebesar Rp 25 juta untuk masa kerja 16 hari. Namun realisasi penggusuran jalan hanya sembilan hari.

Kemudian tidak ada pemasangan papan nama proyek dan pihak yang melakukan pengerjaan proyek tersebut, sehingga warga tidak mengetahuinya secara pasti.

Tidak hanya itu, adanya penyimpangan bantuan dana untuk lima kelompok tani sebesar Rp 25 juta, satu kelompok terdiri dari 25 orang dan masing-masing mendapatkan bantuan Rp 600 ribu, satu linggis dan parang.

Sedangkan alokasi dana sebesar Rp 42 juta untuk bantuan usaha mikro, seharusnya menerima Rp 2 juta per orang kepada 21 penerima bantuan. Namun realisasinya hanya Rp1,7 juta dan sisanya Rp 300 ribu untuk pemotongan pajak. Dari 21 penerima bantuan usaha mikro, tetapi belakangan naik menjadi Rp 82 juta, dengan alasan jumlah penerima bantuan naik menjadi 41 orang. (SAD).

Comment