by

Kasus Korupsi MTQ 2017 Segera Diaudit

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru akan segera melakukan audit kerugian keuangan negara, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana pelaksanaan MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku di Namrole, Buru Selatan, tahun 2017.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Kajari (Buru), Azer Jongker Orno, mengatakan, sampai dengan saat ini, tidak hanya penyidik terus mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kasus tersebut. Namun pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BPK atau BPKP, untuk melakukan audit kerugian keuangan negara.

“Karena itu, jika penyidik sudah merasa cukup alat buktinya, maka akan melakukan koordinasi dengan BPK atau BPKP, untuk melakukan audit. Mungkin dalam waktu. Sementara ini, masih melengkapi bukti-bukti, dalam hal ini dokumen-dokumen dan ada beberapa mungkin satu atau dua orang saksi lagi untuk dimintai keterangan,” kata Orno, kepada BeritaKota Ambon, di ruang kerjanya, Kamis (20/5).

Walau begitu, Kasi Intel Kejari Buru itu tidak mau memastikan, kapan audit kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi miliaran rupiah itu dilakukan.

“Secara pasti, nanti saya akan berkoordinasi dengan tim. Karena ada tim yang menangani persoalan tersebut. Yang jelas, akan diproses secepatnya, karena penaganan perkara tidak boleh beralut-ralut,” ujarnya.

Saat disinggung terkait keterangan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan, Iskandar Walla, merupakan salah alat bukti untuk audit atau tidak, kata Orno, bukan.

“Kalau keterangan Sekda saya rasa tim lama sudah menjelaskan, bahwa sudah merasa cukup ya alat bukti. Namun, karena pergantian personel jaksa karena ada mutasi beberapa orang jaksa dan ini tim baru, maka perlu dirapikan lagi bukti-bukti yang kurang untuk pemberkasan sebenarnya. Bukan persoalan keterangan Sekda sebagai kelengkapan alat bukti,” ungkapnya.

Dalam kasus ini, Kejari Buru sudah menetapkan tiga orang tersangka sejak 15 Oktober 2019 lalu, yaitu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, yang menjabat sebagai ketua bidang sarana dan prasarana dalam kepanitiaan MTQ tersebut.

Selanjutnya, Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata, yang menjabat sebagai bendahara bidang sarana dan prasarana. Serta Jibrael Matatula selaku Event Organizer, dalam Kepanitiaan MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Buru Selatan.

Orno menambahkan, jika telah ada hasil audit, maka kasus ini segara dilimpahkan untuk dilakukan sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.

“Setelah audit dan hasil audit keluar, sudah dipastikan akan pemberkasan disiapkan dan dilimpahkan secepatnya di persidangan,” pungkasnya.

Data yang diterima koran ini, berdasarkan penghitungan penyidik, kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Bursel, merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

Sementara laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor
8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017 terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bursel, senilai Rp.26.270.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD, pada tanggal 3 Februari 2017. Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp 13.135.000.000,00, dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, terdapat dana sekitar Rp 10.684.681.624,00 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. (MSR)

Comment