by

Kasus Korupsi MTQ Bursel Belum Bisa Diaudit

beritakotaambon.com – Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana pelaksanaan MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku tahun 2017, di Namrole, Kabupaten Buru Selatan, belum bisa audit.

Padahal untuk menuntaskan kasus tersebut, hanya menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku. Sebab biasanya setelah diaudit, Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru langsung menyiapkan berkasnya dan mulai ke penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada pada Pengadilan Negeri Ambon.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Buru, Yasser Samahati, mengungkapkan, alasan belum bisa dilakukan audit kasus puluhan miliar rupiah itu, karena masih kekurangan keterangan saksi.

“Kasus MTQ itu masih kurang dua orang saksi yang akan kita periksa, karena saksi ini kan tempat tersangka Jibrael Matatula selaku event organizer beli barang. Jibrael Matatula beli barang sama dua orang saksi, yang belum sempat kami periksa ini. Jadi kita mau kroscek harga barang yang dibeli itu berapa dan mereka adalah pemilik toko dan itu di Jakarta,” kata Yasser, kepada BeritaKota Ambon, Kamis (9/9).

Namun Kasi Pidsus Kejari Buru itu, tidak mau membocorkan identitas dua orang saksi yang akan diperiksa tersebut. Namun dia hanya mengatakan, kalau rencana pemeriksaan dua orang saksi itu atas permintaan dari BPKP Perwakilan Maluku, saat melakukan ekspose, 19 Agustus 2021 lalu.

“Jadi mereka dari tim audit minta harus periksa dua orang saksi ini dulu. Sudah ekspose di BPKP Perwakilan Maluku, cuma ada kekurangan keterangan saksi tersebut. Jadi kemarin kita sudah ekspose, tapi masih ada yang kurang, jadi penunjuknya masih ada kekurangan keterangan dua saksi dan ahli,” ujar Yasser.

Tak hanya dua orang saksi tersebut, tim penyidik Kejari Buru akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP.

Baca juga: Polisi Kumpul Bukti Korupsi 81 Desa di Bursel

“Kita periksa dua orang saksi itu dulu, setelah itu baru ahli dari LKPP karena hanya tambah satu orang ahli saja,” terangnya.

Selain dua orang yang akan diperiksa, dia menegaskan tim penyidik Kejari Buru telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi lain di luar daerah. “Sudah dua orang lain yang kami periksa,” ungkapnya.

Dia menyampaikan, setelah mengambil keterangan saksi tersebut, maka kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara miliar rupiah itu diaudit oleh BPKP Perwakilan Maluku. “Setelah itu semua rampung baru bisa dilakukan audit kasus dugaan korupsi MTQ Buru Selatan,” tegasnya.

Setelah itu, pihaknya akan langsung menyerahkan hasil pemeriksaan ke BPKP Provinsi Maluku selaku auditor. Untuk dokumen dalam kasus ini telah rampung, sudah siap untuk diaudit. “Sementara untuk dokumen sudah siap semua atau dokumen sudah lengkap,” pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Kejari Buru telah meminta bantuan BPKP Perwakilan Maluku untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Surat permintaan telah diserahkan oleh Kasi Pidsus Kejari Buru, Yasser Samahati kepada BPKP Perwakilan Maluku, pada 26 Juli 2021 lalu.

Dalam kasus ini, Kejari Buru sudah menetapkan tiga orang tersangka sejak 15 Oktober 2019 lalu. Namun, ketiganya belum ditahan, yaitu, Kepala Dinas Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, yang menjabat sebagai ketua bidang sarana dan prasarana dalam kepanitiaan MTQ tersebut.

Selanjutnya, Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata, yang menjabat sebagai bendahara bidang sarana dan prasarana. Dan tersangka lain adalah Jibrael Matatula selaku Event Organizer dalam Kepanitiaan MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Buru Selatan.

Baca juga: Pemdes Kaki Air Bersama Polres Buru Gelar Vaksinasi Massal

Data yang diterima koran ini, berdasarkan penghitungan penyidik, kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Bursel merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

Sementara laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor
8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017 terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bursel, senilai Rp.26.270.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD, pada tanggal 3 Februari 2017. Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp 13.135.000.000,00, dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, terdapat dana sekitar Rp 10.684.681.624,00 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.(MSR)

Baca juga: Minta Camat di Buru Gencar Sosialisasi Vaksin

Comment