by

Kasus Korupsi Runway Bandara Neira Akan Dibuka

Ambon, BKA- Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira, Ardian Junaedi, berjanji akan membuka kembali kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan standar Runway Bandar Udara Banda Neira tahun 2014 lalu.

Untuk itu, dia akan berkoordinasi dengan pimpinan Kejaksaan Negeri Ambon untuk menanyakan hal itu. “Nanti saya koordinasi sama pimpinan dulu. Saya juga akan pelajari berkasnya dulu. Intinya disitu saja,” terangnya, ketika dikonfirmasi Koran ini, Minggu (31/1).

Menurutnya, untuk materi penyidikan kasus tersebut, dia belum mempelajarinya. Karena dia merupakan pimpinan Cabang Kejaksaan Banda Neira yang baru saja menjabat.
“Kasus ini kan waktu pimpinan Kacab yang lama, bahkan saya ini baru menjabat. Jadi nanti saya lihat berkasnya dulu,” tandas Junaedi.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda diminta untuk membuka kembali kasus korupsi pekerjaan pembangunan standar Runway Bandar Udara Banda Neira tahun 2014 lalu, untuk menjerat sejumlah pihak yang diduga turut terlibat di kasus itu.
Untuk diketahui, pada kasus itu, terdapat dua tersangka yang dieksekusi oleh pihak oleh Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda Tanggal 24 November 2020. Masing-masing Marthen F. Parinussa dan Sijane Nanlohy, berdasarkan Mahkamah Agung RI.

Namun terhadap eksekusi itu, pengacara kedua terpidana itu, Yustin Tuny, tidak puas. Karena selain kedua kliennya, ada dugaan keterlibatan sejumlah pihak di kasus itu, yang sampai sekarang masih bebas.

Misalnya, Welmon Rikumahu yang merupakan orang kepercayaan Marthen Pelipus Parinus untuk mengatur pekerjaan pembangunan standar Runway Bandar Udara Banda Neira tahun 2014.

Tuny menjelaskan, Welmon Rikumahu telah mengakui secara terang-terangan di dalam persidangan, kalau dirinya menggunakan uang negara sebesar Rp. 340.000.000 untuk kepentingan pribadi.
Namun keterangan Welmon Rikumahu itu tidak ditanggapi Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda, alias mengabaikan fakta sidang dalam kasus ini.

“Berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Ambon, halaman 58, termuat keterangan Wellmon Rikumahu dalam persidangan dibawah sumpah, yang menerangkan kalau dirinya menerima uang sebesar Rp 1. 078.800.000 dari Marthen Pelipus Parinussa untuk pekerjaan pembangunan Standar Runway Bandar Udara Banda Naira. Sedangkan pada halaman 59, Welmon Rikumahu menerangkan kalau dia menggunakan uang Rp 340.050.000 untuk membeli mobil truck second dengan harga Rp 138.000.000, dan biaya perbaikan mobil tresebut sebesar Rp 3.000.000,” terangnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat 1 KUHP, menyebutkan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

Denga demikiam, katanya, tidak ada alasan dalam bentuk apapun bagi Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda untuk tidak membuka kasus ini kembali.

“Ya Welmon Rikumahu hebat juga. Dia menggunakan 340 juta untuk kepentingan pribadi, tetapi tidak dijadikan tersangka. Sedangkan Sijane Nanlohy yang menerima fee perusahaan Rp 55.000.000 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda,” Kata Yustin Tuny.
Dia mengaku, kalau memang Kejaksaan berkomitmen untuk memberantas korupsi, maka seharusnya siapapun yang terlibat kasus korupsi, harus disikat.

Bukan sebaliknya, Marthen dan Sijane Nanlohy dijadikan tersangka, sedangkan Welmon Rikumahu bersenang-senang tanpa merasa terbeban. Padahal dia telah mengaku menggunakan uang negara sebesar Rp 340 juta untuk kepentingan pribadinya.

“Yang pasti, semua orang dimata hukum itu sama. Hanya saja terhadap proses hukum kasus Bandar Udara Banda Neira, Welmon Rikumahu sangat diistimewakan Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda. Padahal nyata-nyata Welmon Rikumahu menggunakan 340 juta untuk kepentingan pribadi, tetapi lolos dari jeratan hukum. Sebenarnya kelebihan Welmon Rikumahu itu apa, sehingga kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda tidak berani menjeratnya” Tanya Tuny.

Selain Welmo Rikumahu, ada juga dugaan keterlibatan Petrus Marina selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Baltasar Latupeirissa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ruslan Djalal selaku Bendahara Proyek, Norberta Rerebulan selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP), Sutoyo Direktur CV. Gria Persada (Konsultan Pengawas).

Namun terhadap mereka, Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda hanya menjadikannya sebagai saksi. Padahal berdasarkan fakta persidangan, mereka juga punya andil yang besar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Bandara Banda.
Selain itu, dia juga telah melayangkan laporan atau pengaduan ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta, meminta agar kasus Bandar Udara Banda Naira tahun 2014 untuk dibuka kembali.

Kejaksaan Agung RI telah meresponi laporan yang disampikan. Buktinya, 2 tersangka yang telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda telah dimintai keterangan oleh penyidik, 2 tahun lalu.

“Hanya saja kami tidak mengetahui, mengapa sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya. Kami tidak tau alasan mangkraknya kasus tersebut. Hanya saja ada langkah-langkah hukum yang akan kami ambil,” pungkas Tuny. (SAD)

Comment