by

Kasus Mahedar Naik Penyidikan

Ambon, BKA- Setelah melalui proses penyelidikan panjang, dengan memeriksa sejumlah pihak-pihak terkait, akhirnya penyidik menaikan status kasus dugaan pencemaran nama baik yang milibatkan fungsionaris DPD Golkar Maluku, Yusri Mahedar, sebagai terlapor, dari penyelidikan ke penyidikan.

Kasubag Humas Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Ipda Izack Leatemia, mengatakan, untuk kasus dengan laporan pencemaran nama baik tersebut, sudah naik status sejak 8 Desember lalu.

“Sudah naik sidik (Penyidikan). Naik sidik ini setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait,” ungkap Leatemia, Selasa (22/12).

Sebelum ditingkatkan ke penyidikan, penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease telah memeriksa tiga saksi, yakni J.M selaku Wakil Ketua DPD PDIP Maluku dan Alex R.T selaku Wakil Ketua DPD PDIP Maluku, serta satu saksi lain dari unsur pengacara Gubernur Maluku, D.H.

“Jadi sekali lagi, kasusnya sudah naik penyidikan. Nanti kalau ada informasi lanjut, akan kita sampaikan lagi ke media,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Kombes Pol. Leo Surya Nugraha Simatupang, memastikan, laporan kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Yusri Mahedar, siap ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Hal ini diketahui, setelah tim penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, pada 1 Desember 2020 lalu, serta mengantongi bukti-bukti yang cukup.

“Jadi kita sudah periksa pak Gubernur Maluku. Pemeriksaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilakukan terlapor Yusri Mahedar. Kemudian dari bukti-bukti yang ada, bisa kita pastikan naik ke penyidikan. Tapi yang formalnya kan harus lewat gelar. Makanya tunggu kita gelar dulu,” ungkap Kapolresta di Mapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Rabu (2/12).

Menurutnya, dari laporan kasus ini, penyidik langsung memeriksa dua laporan polisi yang dilaporkan pelapar dari partai PDI Perjuangan dan juga Gubernur Maluku, Murad Ismail. “Dari dua laporan ini, kita sudah periksa sekitar 10 orang saksi. Saksi dari pihak pelapor dan juga korban,” katanya.

Mantan Kapolres Pulau Buru ini mengatakan, untuk agenda selanjutnya, kalau tidak ada kendala, dalam pekan ini, kasus tersebut akan digelar oleh tim penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease.

“Dari bukti-bukti yang ada, kita yakin kuat lah, untuk dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Maluku, Murad Ismail kembali melayangkan laporan pidana terhadap Yusri A.K. Mahedar yang merupakan salah satu fungsionaris DPD Golkar Maluku.

Laporan yang dimasukan ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease ini, menyusul laporan sebelumnya yang dilayangkan DPD PDI Perjuangan Maluku terhadap terlapor yang sama, terkait pencemaran nama baik melalui media sosial.

Kuasa hukum Gubernur Maluku, Ronald Salawane, kepada Koran ini mengatakan, laporan yang dilayangkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease dengan kasus yang sama, dengan terlapor yang sama.

Laporan tersebut diregistrasi dalam bukti laporan Nomor LP.-B/875/K/XI/2020/SPKT, Jumat 13 November 2020. “Jadi pada prinsipnya, pak gubernur ingin tuntut nama baik. Karena diduga namanya telah tercoreng melalui media sosial. Yang diduga dilakukan terlapor,” beber Salawane, Minggu (15/11).

Kata dia, semoga dalam laporan yang telah disampaikan ke pihak kepolisian, bisa secepatnya untuk ditindaklanjuti oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease.

“Kita berharap, pak Kapolresta, secepatnya usut kasus ini. Karena laporan yang kita sampaikan itu ada dua. Secara kelembagaan DPD PDI Perjuangan Maluku dan Gubernur Murad Ismail selaku pribadi,” pungkasnya.(SAD).

Comment