by

Kasus Mahedar Siap Naik Penyidikan

Ambon, BKA- Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Kombes Pol. Leo Surya Nugraha Simatupang, memastikan laporan dugaan pencemaran nama baik dengan terlapor Yusri Mahedar, siap ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Saat ini, terang Kapolresta, tim penyidik telah memiliki bukti yang cukup kuat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, pada 1 Desember 202o lalu.

“Jadi kita sudah periksa pak Gubernur Maluku Selasa kemarin. Pemeriksaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilakukan terlapor Yusri Mahedar. Kemudian dari bukti-bukti yang ada, bisa kita pastikan naik ke penyidikan. Tapi yang formalnya kan harus lewat gelar perkara. Makanya tunggu kita gelar dulu,” ungkap Kapolresta, Rabu (2/12).

Menurutnya, dari laporan kasus ini, penyidik langsung memeriksa dua laporan polisi, yakni, pelapor dari partai PDI-Perjuangan dan Gubernur Maluku, Murad Ismail.

“Dari dua laporan ini, kita sudah periksa sekitar 10 orang saksi, saksi dari pihak pelapor dan juga korban,” terang Kapolresta.

Mantan Kapolres Pulau Buru ini mengatakan, untuk agenda selanjutnya, kalau tidak ada kendala, pekan ini juga, tim penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease akan melakukan gelar perkara.

“Dari bukti-bukti yang ada, kita yakin kuat lah untuk dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Maluku, Murad Ismail, melayangkan laporan pidana terhadap Yusri A.K. Mahedar salah satu fungsionaris DPD Golkar Maluku.

Laporan yang dimasukan ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease ini dilakukan setelah sebelumnya, laporan yang sama dilayangkan DPD PDI Perjuangan Maluku terhadap terlapor yang sama, Yusri A.K. Mahedar, terkait pencemaran nama baik melalui media sosial.

Kuasa hukum Gubernur Maluku, Ronald Salawane, kepada koran ini, mengatakan, laporan yang dilayangkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease dengan kasus yang sama, dengan terlapor yang sama.

Laporan tersebut diregistrasi dalam bukti lapor.Nomor LP.-B/875/K/XI/2020/SPKT, Jumat 13 November 2020.

“Jadi pada prinsipnya, pak gubernur ingin tuntut nama baik. Karena diduga namanya telah tercoreng melalui media sosial. Yang diduga dilakukan terlapor,” beber Salawane, Minggu (15/11).

Semoga laporan tersebut bisa secepatnya ditindaklanjuti oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease. “Kita berharap, pak Kapolresta, secepatnya usut kasus ini. Karena laporan yang kita sampaikan itu ada dua. Secara kelembagaan DPD PDI Perjuangan Maluku dan Gubernur Murad Ismail selaku pribadi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, diduga menyebar berita hoaks atau bohong melalui media sosial yang menyerang institusi Partai DPD PDI Perjuangan Maluku,Yusri A.K. Mahedar yang merupakan salah satu fungsionaris DPD Golkar Maluku dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease.

Kuasa hukum DPD PDI-Perjuangan, Dominggus Huliselan dan Ronald Salawane, mengungkapkan, laporan terkait pencemaran nama baik lewat media sosial tersebut, diregistrasi dalam nomor. LP/872/XI/2020/Maluku/Resta Ambon, Kamis 12 November 2020, dengan korban DPD PDI Perjuangan Maluku yang diwakili pelapor Junaiddy Marasabessy selaku Wakil Ketua PDI Perjuangan. Sedangkan terlapor Yusri A.K Mahedar selaku pengurus partai Golkar DPD Maluku.

“Kita lapor yang bersangkutan, karena diduga menyebar berita bohong di media sosial, yakni, melalui media online. Kemudian dari sejumlah bukti yang kita kantongi, ternyata benar, kalau itu pernyataan dia (Yusri),” jelas Dominggus Huliselan, usai melapor di kantor Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Kamis (12/11).

Menurutnya, sejumlah bukti audio yang dipegang pihaknya, yakni, terlapor pada saat menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) DPP Golkar membahas target kemenangan 60 persen di Pilkada serentak 2020, Mahedar mengatakan, kalau Pilkada serentak di empat kabupaten di Maluku ada rivalitas antara DPD Golkar dengan DPD PDI-Perjuangan di Maluku. Terhadap Pilgub di Maluku Tahun 2018 lalu, ada intimidasi Murad Ismail selaku Dankor Brimob kepada kepala-kepala daerah dan juga terhadap kepala-kepala desa, untuk memenangkan Murad dalam Pilgub tersebut. Dan hal tersebut akan berlaku lagi di Kabupaten SBT di tahun 2020 saat ini.

“Dari audio tersebut, saat ini kan pak Murad sebagai ketua DPD PDI Perjuangan, makanya jabatan itu melekat secara institusi, makanya kita dipercayakan DPD PDI Perjuangan untuk melapor. Dan secara pribadi pak Murad lapor juga akan melapor lagi terkait pernyataan ini,” jelas Huliselan.

Kata Huliselan, dari pernyataan di media sosial, ketika dikroscek, dengan pernyataan di dalam Rakornis secara virtual yang berlangsung 24-25 September 2020 kemarin ternyata benar. “Pada saat kita kroscek bukti, keduanya bersesuaian, ” jelasnya.

Dalam laporan tersebut, terlapor disangkakan dengan pasal 310 (1), pasal 27 (3) UU ITE dengan ancaman hukum penjara selama 4 Tahun penjara. “Ancaman hukuman terhadap terlapor empat tahun penjara,” pungkas Huliselan.(SAD).

Comment