by

Kasus MTQ Bursel, Jaksa Fokus Hitung Kerugian Negara

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru saat ini tengah fokus mengumpulkan alat bukti untuk menghitung kerugian keuangan negara, di kasus dugaan korupsi dana pelaksanaan MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku di Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) tahun 2017 lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi, mengungkapkan, Tim Penyidik Kejari Buru terus melakukan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi di kasus itu, yang sementara difokuskan pada tiga tersangka. Yakni, Sukri Muhammad, Rusli Nurpata dan Jibrael Matatula.

Tersangkan Sukri Muhammad merupakan mantan Kepala Dinas Perhubungan Buru Selatan, yang saat menjabat sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana dalam kepanitiaan MTQ tersebut. Rusli Nurpata merupakan Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Bidang Sarana dan Prasarana di kepanitian MTQ. Sementara tersangka Jibrael Matatula merupakan Event Organizer dalam Kepanitiaan MTQ. Mereka bertiga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Buru sejak 15 Oktober 2019 lalu.

“Jadi kami sampaikan, bahwa kasus MTQ untuk sementara tim penyidik masih menyelesaikan dulu tiga orang tersangka. Jadi ini tunggakan yang kami hadapi sejak tahun 2019. Jadi satu bulan lebih ini, kami insten dulu di situ dalam pemeriksaan saksi-saksi. Kita panggil kembali saksi-saksi yang sudah pernah diperiksa,” kata Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon, di ruang kerja Kamis (22/4).

Orang nomor satu di Kejari Buru ini menjelaskan, pihaknya tengah mendalami kasus ini agar dapat mengetahui jumlah kerugian keuangan negara yang sebenarnya. Jika sudah diketahui, maka akan lebih muda untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini.

“Kemudian mendalami fakta-fakta dan dokumen-dokumen, guna memastikan jumlah kerugian keuangan negara. Jadi setelah alat bukti cukup untuk menghitung kerugian keuangan negara, nanti apakah ada tersangka baru, itu lebih mudah dirumuskan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana penyidik bisa mengumpulkan alat-alat bukti dan bisa menghitung jumlah kerugian keuangan negara,” ujar Muhtadi.

Untuk memastikan kerugian keuangan negara, Muhtadi menyatakan, akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk kepentingan penyidikan dalam kasus ini.

“Nanti kita akan koordinasi dengan BPK atau BPKP, siapa yang bersedia untuk melakukan perhitungan ini, apakah BPK atau BPKP,” tuturnya.

Jadi untuk sementara, katanya, Penyidik Kejari Buru belum mengarahkan kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku di Kabupaten Buru Selatan kepada adanya tersangka baru.

“Apakah akan ada tersangka baru, kemudian berapa orang calon tersangka baru, belum kita alokasikan ke situ,” ungkapnya.

Dia berharap, kasus ini dapat segara diselesaikan untuk secepatnya disidangkan di pengadilan. “Terkait dengan kapan kasus ini dituntaskan, saya diawal menjanjikan bahwa dua atau tiga bulan, kasus ini diharapkan sudah bisa di bawa ke pengadilan,” tandas Muhtadi.

Berdasarkan penghitungan penyidik, kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII di Kota Namrole, Buru Selatan, merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

Sesuai laporan hasil pemeriksaan atas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: 8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku penanggung jawab pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017, terdapat pemberian hibah uang kepada LPTQ Kabupaten Bursel senilai Rp 26.270.000. 000 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) kepada bagian keuangan, yakni, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buru Selatan, pada tanggal 3 Februari 2017.

Namun proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing senilai Rp 13.135.000.000 dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, ada dana sekitar Rp 10.684. 681.624 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. (MSR)

Comment