by

Kasus PLTMG Bukan Kasus Pidana

Ambon, BKA- Kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan kantor PLTMG yang kini diusut Kejati Maluku, seharusnya tidak masuk dalam ranah pidana.

Pengacara Abdul Gafur Laitupa, Roza Tursina Nukuhehe, mengatakan, bila kasus tersebut dibedah, maka seharusnya diproses ke ranah perdata.

Abdul Gafur Laitupa merupakan salah satu pihak yang pernah ditetapkan oleh Kejati Maluku sebagai tersangka di kasus itu bersama Fery Tanaya. Namun status tersebut akhirnya dibatalkan, seiring dilakukannya penyidikan ulang.

Untuk itu, lanjut Roza, Kejati Maluku seharusnya memikirkan pengusutan perkara ini lebih seksama. Apalagi objek yang menjadi perkara terkait transaksi jual beli lahan tersebut, sampai kini tidak pernah dipermasalahkan oleh warga dusun Jiku Besar, Kabupaten Buru.

Tapi tidak tahu mengapa, Kejati Maluku beranggapan kalau Fery Tanaya telah menjual tanah negara. Yang akhirnya turut menyeret kliennya dalam masalah tersebut.

“Kan selama ini Kejati belum dapat membuktikan, bahwa itu tanah negara. Padahal kalau dibilang tanah negara, harus dibuktikan. Tidak bisa seperti mengada-ngada. Sama saja, ini bisa Kejati membuat kriminalisasi hukum,” ungkap Roza, Kepada BeritaKota Ambon, saat ditemui di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (17/12).

Kalau kasus ini dijadikan permasalahan hukum, terangnya, kliennya pun tidak bisa dijerat atau dijadikan sebagai orang yang bertanggungjawab. Sebab sudah pasti, kliennya yang merupakan staf BPN Kabupaten Buru, hanya bekerja sesuai perintah atasannya.

Sedangkan untuk masalah administrasi, katanya, sudah tentu bukan menjadi kesalahan kliennya yang merupakan Kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Namle. Namun ada staf BPN Namlea yang lain.

“Harus diketahui, kalau klien saya disuruh ukur tanah itu berdasarkan patok yang sudah disampaikan oleh pihak PLN ke BPN. Dan yang menentukan harga permeter, itu orang PLN sendiri,” jelasnya.

Jika memang pada kasus tersebut, kliennya disebut melakukan perbuatan korupsi, maka Roza meminta untuk disebutkan berapa besar jumlahnya.Hal ini harus dibuktikan Kejati Maluku.

“Lalu kalau bilang korupsi. Saya mau tanyakan, klien saya itu korupsi uang berapa? Ini kan harus dibuka jaksa,” katanya.

Roza menduga, kasus ini sengaja diadakan karena ada dorongan dan kepentingan orang tertentu. “Saya menduga ada orang yang mendorong. Kan bagi saya, ini tidak ada malalah. Orang lain yang beli pak Fery punya lahan di dalam lokasi itu saja, tidak bermasalah. Tapi ini, untuk Kantor PLTMG bermasalah. Lalu kalaupun bermasalah, seharusnya ada orang lain yang menggugat pak Fery Tanaya selaku penjual tanah, karena menjual tanah milik orang. Tapi ini kan tidak. Pembangunan kantor juga sedang berjalan pasca kasus ini baru dihentikan sementara. Lalu masalahnya dimana,” tuturnya.

Untuk itu, tambah dia, Kejati Maluku harus hati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara ini. Jangan sampai terulang seperti yang terjadi, beberapa waktu lalu.

”Kemarin kan mereka bilang SP3 kasus klien saya. Terus mulai penyidikan baru. Berarti kan mereka tidak bisa buktikan bahwa darimana kesalahan pak Gafur. Jadi sekali lagi, Kejati harus hati-hati,” pungkas pengacara berkerudung itu.(SAD).

Comment