by

Kasus Proyek SDN 2 Dobo Mangkrak

Ambon, BKA- Proses penanganan kasus proyek-proyek bermasalah di Kabupaten Kepulauan Aru terkesan jalan di tempat. Aparat penegak hukum di bumi Jargaria/Sarkwarisa itu bagaikan tak bertaring dalam mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. Salah satunya proyek pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Dobo.

Proyek yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp2 miliar itu, hingga kini proses penanganan kasusnya tak kunjung selesai. Sedangkan awal pekerjaan proyek tersebut sudah bermasalah, lantaran sang kontraktor dan oknum terkait memalsukan dokumen untuk pencairan anggarannya 70 persen.

Tindakan pemalsuan yang dilakoni sang kontraktor dan kroninya itu, akhirnya menyeret sejumlah nama pejabat pada lingkup Dinas Pendidikan Kepulauan Aru di hadapan penyidik Polres Kepulauan Aru, yang kala itu dipimpin AKBP Adolop Bormasa.

Naasnya, usut punya usut, proses penyelidikan pun terhenti. Kontraktor seakan dimanjakan dengan pemberian dispensasi oleh Polres Kepulauan Aru untuk kembali melanjutkan pekerjaan proyek tersebut hingga selesai. Namun hingga kini dispensasi itu pun tak kunjung terealisasi.
Menyikapi kasus proyek bermasalah itu, kepada BeritaKota Ambon, Minggu (18/4), salah satu Tokoh Pemuda di Aru angkat bicara. Pria yang enggan namanya dipublikasikan ini menduga, aparat penegak hukum seakan akan memberikan peluang terhadap sang kontraktor dan kroninya untuk melakukan kejahatan.

“Saya menduga ada proses pembiaran di kasus ini. Aparat penegak hukum semestinya bekerja sesuai koridor hukum. Bukan sebaliknya,” terangnya.
Apalagi, tambah dia, untuk memuluskan pekerjaan proyek mereka (kontraktor dan kroni) berani membuat dokumen palsu untuk pencairan dana berikutnya. Hal ini semestinya menjadi cela hukum bagi aparat pegak hukum untuk menindak tegas kontraktor nakal tersebut.

“Ini pelanggaran hukum. Ya, kalau kita lihat pada Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen, maka saya mau bilang bahwa delik pidananya dapat. Dan ini harus diproses sesuai perintah undang-undang,” ungkapnya
Menurut dia, aparat penegak hukum harus punya taring dalam menggigit, sehingga praktik nakal yang dilakoni oleh oknum kontraktor di daerah ini selesai. Namun jika aparat penegak hukum membiarkan dengan memberikan kompensasi, maka daerah ini akan tetap menjadi sasaran mafia kontraktor nakal.

“Dalam proses penegakan hukum ya janganlah tembang pilih, usutlah sampai tuntas. Karena sesuai mekanisme penerapan hukum tidak ada itu yang namanya dispensasi. Salah ya harus ditindak, apalagi memalsukan dokumen? Ini fatal, jadi saya harap aparat penegak hukum jangan tidur ya, tapi bangun dan bergerak untuk tuntaskan kasus ini, jangan dibiarkan begitu saja. Karena kami butuh kejelasan,”tandasnya
.
Diketahui, pihak CV. Tiga sekawan dengan direktur Lin Desy Novita kapoyos yang diwakilkan kepada Adi Bin Hatim, kuat dugaan mendapat dispensasi dari pihak penyidik Polres Kepulauan Aru terhitung tanggal 22 April 2018, untuk kembali melanjutkan pekekerjaan itu.

Padahal, berdasarkan fakta sebelumnya, progres pekerjaan hanya sekitaran 5-10 persen saja. Namun, oleh kontraktor Adi Bin Hatim dan Konsultan Pengawas, CV. Jasa lntan Mandiri Jan. G. Warisal diduga memalsukan dokumentasi progres pencairan dana 70 persen pada bulan Desember 2018 sebesar Rp.666.400.000.

Pencairan 70 persen anggaran proyek ini dapat dibuktikan dengan adanya pelaporan yang dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban yang terindikasi dilakukan secara bersama-sama oleh PPK, CV Jasa Intan Mandiri selaku Konsultan Pengawas, serta Kontraktor Pelaksana Hadi Bin Hatim pengguna jasa CV Tiga Sekawan.
Pelaporan fiktif ini terkait prestasi kemajuan pekerjaan konstruksi dan dokumentasi proses pentahapan dimulainya pekerjaan hingga penyelesaian gedung tersebut.

Dimana sesuai data laporan yang dibuat, prestasi kemajuan pekerjaan konstruksi SDN 2 Dobo telah mencapai 71,68 persen dan pelaporan progres ini kemudian dilampirkan dengan bukti dokumentasi sejumlah foto yang dipastikan diambil dari pekerjaan konstruksi bangunan sekolah lain.

Sesudah laporan fiktif ini disampaikan, pemerintah daerah Kepulauan Aru melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tertanggal 21 Desember 2018 mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) kepada CV Tiga Sekawan. Untuk melakukan pencairan pembayaran angsuran l (satu) sebesar 70 persen atas Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung SD Negeri 2 Dobo sesuai kontrak Nomor 420/PPK-Sekretariat/SP.07NIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp748.000.000. Pencairan pun dilakukan pada PT Bank Maluku Cabang Ambon.

Dari jumlah nilai pencairan dana angsuran tahap satu 70 persen sebesar Rp748.000.000 tersebut, CV Tiga Sekawan telah melakuan pemotongan pajak sebesar Rp81.000.000, dengan rincian Rp13.000.000,- untuk pajak penghasilan serta Rp68.000.000, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian total anggaran yang diterima CV Tiga Sekawan sebesar Rp666.400,000.

Anehnya, mengacu pada Iaporan CV Tiga Sekawan sebagai bukti pertanggung jawaban untuk dilakukan pencairan dana angsuran I (satu) sebesar 70 persen pekerjaan pembangunan SDN 2 Dobo ini ternyata tak sesuai fakta di lapangan. Laporan progres pekerjaan 70 persen tersebut bertentangan dengan fakta Iapangan sebab ternyata berdasarkan kondisi pekerjaan di lapangan, penyelesaian gedung SD Negeri 2 Dobo diperkirakan baru mencapai 5-10 persen saja.

Pasalnya CV Tiga Sekawan hanya baru melakukan pekerjaannya sebatas pemancangan tiang beton dan penyusunan batako sebanyak 7 batu, sementara salah satu bagian gedung lain yang diduga kantor dan ruang kepala sekolah baru sebatas pembuatan fondasi kosong, namun yang dilaporkan bangunannya hampir memasuki tahapan perampungan.
Tindakan kontraktor nakal ini pun kemudian menyeret sejumlah nama pejabat pada lingkup Dinas Pendidikan Kepulauan Aru di hadapan penyidik Polres Kepulauan Aru yang saat itu dipimpin oleh AKBP Adolop Bormasa.
Sayangnya, penyelidikan terhenti dan diberikan dispensasi untuk dikerjakan kembali hingga selesai. Parahnya lagi, kendati kontraktor pelaksana Hadi Bin Hatim dan pihak terkait telah diberikan dispensasi untuk mengerjakan bangunan pendidikan tersebut. Namun sampai tahun 2021 ini proyek pembanguan gedung pendidikan (SDN 2) tersebut belum juga rampung dan dibiarkan terbengkalai. (WAL)

Comment