by

Kasus Rusdi Ambon Dicabut Saat Sidang

Ambon, BKA- Sidang perkara perdata 178/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 14 Agustus 2020, antara penggugat Anidayanti Qamariyah Pelupessy melawan Rusdi Ambon Cs dicabut.

Menurut kuasa hukum penggugat, Roos Jeane Alfaris, perkara dengan 19 tergugat itu dicabut karena ada tergugat yang telah meninggal dunia.

19 tergugat tersebut, yakni, Irfan Alie (Tergugat 1), Ny Djasnamawi (Tergugat 2), Rosma Alie (Tergugat 3), Muhamad Nirma Alie (tergugat 4), Muhamad Syafri Radjab (Tergugat 5), Cahlilah Madjid (Tergugat 6), Bob Irwan Ibrahim Abu Kasim (Tergugat 7), Janda Elma Bakri (Tergugat 8), Luthfi Achmad (Tergugat 9), Ridwan Madjid (Tergugat 10), Zulhaida (Tergugat 11), Fauzi Irawan Khary (Tergugat 12), Rohany (Tergugat 13), Numala Ridwan (Tergugat 14), Burham Abukasim (Tergugat 15), Hanafi Abu Kasim (Tergugat 16), Rusdi Ambon (Tergugat 17), Lidya Gosal (Tergugat 18) dan kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon selaku tergugat 19.

Tergugat yang meninggal, yakni, terguga atas nama Janda Elma Bakri. “Jadi pada waktu persidangan, kuasa hukum para tergugat pak Herman Hattu, mengatakan, kalau tergugat 8 sudah meninggal. Makanya gugatan ini kita cabut saja,” ungkap Alfaris, Kamis (26/11).

Terangnya, di dalam hukum acara, tidak boleh menggugat orang yang sudah meninggal dunia. Harusnya gugatan itu ke ahli waris.

“Jadi nanti kita cabut gugatan, setelah itu kita perbaiki baru daftarkan ulang untuk perkara baru,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, diduga karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Rusdi Ambon Cs, digugat oleh Anidayanti Qamariyah Pelupessy, ke Pengadilan Negeri Ambon.

Gugatan hukum Pelupessy teregistrasi dalam nomor perkara 178/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 14 Agustus 2020.

Anidayanti Qamariyah Pelupessy melalui Kuasa hukumnya, Roos Jeane Alfaris, mengatakan, dalam perkara perdata ini, mereka mengajukan gugatan terhadap 19 pihak yang disebut sebagai tergugat dengan objek sengketa pada Graha Raden Pandji,yang terletak di Jalan A.M. Sangadji, RT.005/ RW.004 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Kata Alfaris, kliennya mengajukan upaya hukum karena dalam penetapan ahli waris yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Ambon Nomor: 3/Pdt.P/PA.Ab tanggal 28 Februari 2019 atas nama tergugat 1 sampai 16, tidak pernah melibatkan penggugat dan ahli waris lainnya dalam hal dimaksud.

Parahnya lagi, pada 30 Juli 2020, tanpa sepengetahuan penggugat dan ahli waris lainnya, tergugat 1 sampai 16, menjual lahan tersebut kepada tergugat 17 Rusdi Ambon, dengan nilai sebesar Rp 3,5 miliar pada tanah dan bangunan dengan luas 550 M.

“Karena tidak melibatkan klien saya dalam penetapan waris dan tanpa sepengetahuan klien saya, penggugat 1 sampai 16 melakukan penjualan ke tergugat 17. Makanya kita gugat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Ambon,” jelas Alfaris, belum lama ini.

Tujuan gugatan tersebut, pihaknya meminta agar Pengadilan Negeri Ambon membatalkan akta jual beli antara Irfan Ali dengan Rusdi Ambon, yang dibuat oleh notaris Lidya Gosal.

Hal tersebut lantaran kliennya selaku salah satu ahli waris sah atas lahan tersebut dan juga beberapa ahli waris lainnya, sama sekali tidak mengetahui proses jual beli yang dilakukan oleh Irfan Ali.

Bahkan mereka juga tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut. “Klien kami dan beberapa ahli waris lainnya sama sekali tidak tahu apa dengan proses jual beli, padahal mereka adalah anak kandung sah dari Erna Namira Alie almarhum yang adalah salah satu ahli waris. Oleh karena proses jual beli tersebut tidak sah menurut hukum, maka haruslah dibatalkan,” jelasnya.

Selain melayangkan gugatan terhadap Rusdi Ambon Cs ke Pengadilan Negeri Ambon. Alfaris juga akan mengajukan permohonan pembatalan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambon.

Sebab, dalam penetapan ahli waris tersebut, nama kliennya dan beberapa ahli waris tidak dimasukan. Bahkan diduga Irfan Ali telah melakukan penipuan ahli waris dengan menyebutkan bahw almarhumah ibunda dari penggugat tidak memiliki ahli waris. Padahal kliennya ini ada 6 bersaudara. Yakni 4 bersaudara dari perkawinan pertama ibu mereka dan 2 anak dari perkawinan kedua.
“Semua upaya hukum yang kita lihat dalam persoalan ini akan kita gugat semua, baik itu pidana maupun perdata. Kita cuma minta pulangkan semua hak-hak klien kami,”tandasnya.(SAD).

Comment