by

Kasus Satpol PP Bursel, Saksi Kunci Akan Diperiksa Kembali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru menjadwalkan pemeriksaan kembali saksi kunci, kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan pakaian dinas pegawai dan Linmas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buru Selatan (Bursel), tahun anggaran 2015, 2018 dan 2019.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi, memastikan pemeriksaan saksi kunci, HN, itu akan dilakukan 27 Mie 2021 di Bandung, Jawa Barat.

HN merupakan pemilik toko pakaian yang menjual perlengkapan TNI, Polisi, dan Linmas di Bandung. “Iya tentu, kalau tidak ada halangan hari Kamis tanggal 27 Mei kami akan memeriksa yang bersangkutan di Bandung,” kata Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon di ruang kerjanya, Senin (17/5).

Orang nomor satu di Kejari Buru ini mengungkapkan, sebelumnya telah memeriksa HN secara virtual, 7 Mei 2021 lalu.

Pemeriksaan itu berlangsung selama 4 jam, mulai pukul 09.00 Wit hingga pukul 13.00 Wit. Pertanyaannya seputar pembelian pakaian Linmas yang dilakukan langsung Kasatpol PP Bursel, Asnawi Gay.

“Lebih kurang ada 26 pertanyaan. Pertanyaan itu berkisar seputar pembelian barang dan kita sudah mendapatkan harga masing-masing item ya. Jadi pakaian Linmas berapa, kemudian topi berapa, sepatu berapa? Sehingga dari pengadaan 2019 itu, sudah bisa kita hitung kerugian keuangan negaranya sekitar Rp 200 juta,” sebutnya.

Namun, pemeriksaan itu belum selesai dilakukan. Dia memastikan akan memeriksa saksi secara langsung, di Bandung.

“Kami akan bacakan berita acara pemeriksaan kepada bersangkutan dulu, apakah keterangannya jelas dan sesuai pemeriksaan melalui zoom atau tidak,” jelas Muhtadi.

Seperti diketahui, HN menerima pesanan baju linmas langsung dari Kasatpol PP. “Dia ini sebagai vendor dan juga saksi kunci, untuk bisa mengetahui apakah ada penambahan kerugian keuangan negara,” jelasnya.

Katanya, kejaksaan serius mencari orang yang telah menimbulkan kerugian negara dalam perkara tersebut. Sementara untuk menetapkan tersangka, pihaknya perlu mengetahui apakah ada perbuatan melawan hukum atau menimbulkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, demi segera mengungkapkan kasus ini, kata Muhtadi, penyidik Kejari Buru terus menggali dan mengumpulkan keterangan dari saksi terkait pengadaan pakaian Pemadam Kebakaran tahun 2018.

“Kemudian yang masih kita galih lagi adalah kegiatan pengadaan pakaian pemadam kebakaran tahun 2018, jadi tahun 2018 itu bukan pakaian dinas tapi pakaian pemadam kebakaran. Itu nanti kita galih butuh berapa dananya, kemudian model materinya seperti apa,” ungkapnya.

Ia menegaskan, 2017 itu pembelian pakaian dinas untuk pegawai. 2018 itu pembelian pakaian pemadam kebakaran. Kemudian untuk 2019 pembelian pakaian Linmas.

“Jadi kebutuhan waktu itu (2019) mau Pemilu serentak, sehingga diajukan lah bagaimana para petugas Linmas ini di TPS-TPS bisa mendapatkan pakaian seragam baru dari Satpol PP Buru Selatan. Jadi kegiatan dipecah dua. Satu untuk pembelian pakaian yaitu baju dan celana, dan satu lagi untuk atribut seperti sepatu dan topi,” pungkas Muhtadi.(MSR)

Comment