by

Kasus SMAN 2 Serut Tunggu Hasil Audit

Ambon, BKA- Tim penyidik Cabang Kejari Malteng di Wahai memastikan, akan segera melakukan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, setelah mengantongi hasil audit resmi dari BPKP Perwakilan Maluku dan Maluku Utara.

Kepala Cabang Kejari Malteng di Wahai, Berti Tanate, mengatakan, pengusutan kasus dugaan korupsi yang diduga memakan uang negara ratusan juta rupiah itu, Kejaksaan sedang menunggu hasil audit dari BPKP Maluku.

“Belum penetapan, kita masih tunggu hasil audit dari BPKP Maluku. Sebab tim auditor baru saja selesai melakukan audit terhadap perkara ini,” ungkap Tanate, Kamis (29/4).

Pada audit investigasi yang dilakukan tim auditor BPKP dua pekan lalu, terdapat 20 saksi yang diklarifikasi. “Ada 20 orang saksi yang diklarifikasi keterangannya di BAP. Hal ini dilakukan untuk kepentingan audit dalam kasus ini,” tandas Tanate.

Sebelumnya diberitakan, tim penyidik Cabang Kejari Malteng di Wahai, resmi menaikan status kasus dugaan korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Serut ke tahap penyidikan.

Naiknya status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan se­telah penyidik melakukan ekspos yang digelar di Kantor Kajari Malteng, Senin (30/3/2020)

Kacabjari Wahai, Berti Tenate mene­gaskan, pihaknya memiliki alasan kuat untuk menaikan status dugaan korupsi pembangunan USB SMAN 2 Seram Utara ke tahap penyidikan lantaran cukup bukti.

“Jadi, kita ekspos perkara dugaan penyimpangan dana pem­bangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi. Dalam ekspos ini, kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, karena bukti-bukti korupsi cukup kuat,” beber Tanate di Masohi, Selasa Selasa 1 April 2020 lalu.

Tanate mengaku, meski begitu, pihaknya belum resmi menaikan atau menetapkan tersangka kasus dengan nilai anggaran Rp 2, 6 milyar tahun anggaran 2017 yang bersumber dari DAK itu.

Untuk diketahui, sejak proses awal pencairan dana pembangu­nan USB SMAN 2 Kobi, yang bersumber dari APBN 2017 itu, sudah dimulai dengan penyalah­gunaan wewenang oleh kepala sekolah.

“Jadi kegiatan ini dikelola panitia, uangnya dikelola bendahara. Ternyata, uang itu disimpan kepala sekolah, dibelanjakan dan pertanggungjawaban pun dilakukan oleh yang bersangkutan,” beber Tanate.

Disebutkan, karena proyek itu bersifat swakelola, jika ada uang kelebihan dari realisasi proyek itu harus ada pengembalian ke kas negara. Namun, itu tidak dilakukan. Tak hanya itu, Jaksa juga menemukan sejumlah item pembangunan USB yang diduga fiktif.

“Karena dana itu swakelola, sehingga uang itu harus habis pakai. Jika ada uang sisa, itu harus dikembalikan atau tambah volume untuk item pekerjaaan dan itu tidak dilakukan.

Dalam RAB, terdapat pembangunan tiga ruang kelas baru, kantor, perpustakaan, laboratorium dan gudang serta WC, termasuk itu mobiler juga. Jadi dalam pemeriksaan itu, ada volume yang memang spesifikasi teknisnya tidak sesuai. Contoh, pembangunan lapangan olah raga, volume ketebalan ternyata 10 cm, tapi yang terjadi hanya 3, 4, cm. Sementara pembangunan labora­torium dan sanitasi itu tidak ada alias fiktif, tapi laporannya ada di situ,” katanya.
Hasil penghitungan sementara kerugian negara yang dilakukan pe­nyidik dalam proyek itu, negara dirugikan mencapai Rp 895 juta.(SAD).

Comment