by

Kasus Tanah Timbunan Fiktif Segera Diaudit

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru akan segera melakukan audit kerugian keuangan negara, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembayaran timbunan fiktif di area Laboratotium dan area UGD RSUD Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) tahun 2017/2020.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi mengungkapkan, kasus timbunan di RSUD Namrole segera akan dilakukan audit. Dimana pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku.

“Untuk kasus timbunan kita hampir merampungkan pemeriksaan saksi. Dan akan segera kita koordinasikan dengan BPKP Perwakilan Maluku, untuk meminta perhitungan kerugian keuangan negara,” tutur Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon, di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut dia, dalam tahap koordinasi itu akan melakukan diskusi dengan pihak BPKP Perwakilan Maluku terkait kasus yang diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah itu.

“Jadi saya akan koordinasi, karena diawal kita berdiskusi dulu mengenai kasusnya bagimana, nanti setelah ada sinyal positif bahwa BPKP bisa melakukan perhitungan kita akan bersurat secara resmi untuk meminta perhitungan kerugian keuangan negara,” sebut dia.

Orang nomor satu di Kejari Buru ini menjelaskan berdasarkan perhitungan penyidik lebih kurang Rp 376 juta kerugian keuangan negara untuk kasus timbunan, jadi jumlah uang yang dicairkan dikurangi dengan pajak jadi lebih kurang Rp 376 juta.

“Dari 376 juta dugaan kerugian keuangan negara ini, 126 juta sudah berhasil disita atau diselamatkan oleh penyidik,” bebernya.
Ia menambahkan penyelamatan Rp 126 juta baru ini dikembalikan dari enam orang saksi inisial RK, AS, E, AT, JH dan J. “Jadi masih ada sekitar 250 juta lagi kerugian keuangan negara yang belum berhasil diselamatkan,” tambahnya.

Dia menyebutkan, sejauh ini sudah 12 orang saksi dalam penyidikan yang digarap penyidik Kejari Buru untuk mengungkap kasus proyek tanah timbunan fiktif tersebut. Termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel, Iskandar Walla (IW).
“Lebih kurang 12 orang saksi yang kita periksa, baik dari pihak rumah sakit umum daerah, konsultan, kemudian dari pelaksana kegiatan maupun dari dinas-dinas terkait seperti BPKAD,” kuncinya.

Sekedar tahu, dari 12 saksi yang diperiksa itu, 2 diantaranya digarap terkait kepemilikan perusahaan, CV Sinar Bupolo. Yakni anggota DPRD Buru dari Partai Nasdem, Roby Nurlatu dan Jefry Hukunala.
Roby Nurlatu mengaku, tidak lagi terlibat karena Direktur CV Sinar Bupolo telah dialihkan darinya kepada Jefry Hukunala sejak tahun 2019 lalu. Sementara proyek fiktif ini konon CV Sinar Bupolo ada mengerjakan proyek pada tahun 2017 lalu dan baru terbayarkan di tahun Anggaran 2020 lalu.

Kasus ini terbongkar, berawal dari perusahan milik Anggota DPRD Buru dikarenakan di dalam kontrak mundur itu, yang meneken kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan dilakukan oleh Robi Nurlatu. Melainkan dengan Jefri Hukunala yang baru menjadi Direktur, terhitung tanggal 7 Agustus 2019. Sementara La Aca Buton SH, bertindak sebagai PPK yang bertangungjawab atas dana proyek fiktif tersebut.

Namun dalam pengerjaan proyek fiktif yang melibatkan CV Sinar Bupolo dan CV Naila itu, berawal dari tanah timbunan yang dilakukan salah satu perusahan kontraktor, saat mengerjakan proyek jalan dan saluran primer di dalam kota Namrole tahun 2017 lalu. (MSR)

Comment