by

Kasus Timbunan Fiktif RSUD Namrole, Muhatdi: Calon Tersangka Lebih dari Satu

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru telah mengantongi nama calon tersangka, kasus dugaan tindak pidana korupsi pembayaran Timbunan Fiktif di Area Laboratotium dan Area UGD RSUD Namrole, Kabupaten Buru Selatan, tahun 2017/2020.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi, mengatakan, sudah ada nama calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah tersebut.

Menurutnya, untuk calon tersangka, dari awal sudah dipetakkan. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan pada kasus itu, dilakukan berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan. Karena sejak awal, dia sudah mengisyaratkan calon tersangka dalam kasus itu lebih dari satu orang.

“Iya, calon tersangka yang jelas dari awal sudah kita petakan. Kemudian dari pemetaan itu, kita lakukan pemeriksaan kepada masing-masing saksi,” kata Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon di ruang kerjanya, Kamis (3/6).

Dia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan saksi, ada beberapa orang yang terlibat. Namun tentu saja semua itu harus ditimbang dari perbuatan materialnya, untuk diterapkan seseorang sebagai tersangka.

“Dari kita periksa itu, tentu ada beberapa orang yang terlibat. Cuma apakah seluruh yang terlibat ini dijadikan tersangka atau tidak, kan kita timbang. Kita timbang itu dengan apa? Dengan perbuatan materiilnya. Kalau memang harus dua, harus tiga, harus empat, iya itu soal strategi pembuktian dan penaganan perkara,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kejari Buru itu menegaskan, dari sekian saksi yang diperiksa, tentu orang yang mempunyai peran utama akan dijadikan tersangka. Karena kejaksaan serius mencari orang yang telah menimbulkan kerugian negara dalam perkara tersebut.

“Ada orang-orang dari perannya itu, tentu dia berperan, tetapi peran itu seperti apa? Itu akan kita pertimbangkan. Bahwa perannya sangat menentukan dari terjadinya tindak pidana, tentu kan orang-orang yang perannya paling utama. Inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai tersangka,” tuturnya.

Ia menambahkan, para aktor yang berperan berdalih, ada hutang rumah sakit kepada kontraktor. Sehingga dianggarkan dan dilakukan pencairan, dan calon tersangka tersebut yang menikmati kerugian keuangan negara yang diperkirakan Rp 392 juta.

“Yang menerima uang, yang jelas yang menikmati uang, atau orang dengan perannya itu membuat uang ini keluar. Jadi dari sekian orang itu, siapa yang paling berperan. Jadi perbuatan pidananya, ada niat jahat untuk menikmati keuntungan yang tidak sah. Kemudian perbuatan materiil yang dia lakukan nyata,” jelasnya.

Namun Muhtadi mengatakan, biarkan penaganan perkara itu matang dulu. Setelah ada perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan, baru kemudian penetapan tersangka. Setelah itu pemberkasan, agar bisa segera dilimpahkan ke tahap penuntut.

“Kita harapkan dalam waktu dua minggu ini, sudah ya. Tetapi belum saya pastikan. Kita ingin sinyal positif dulu koordinasi kita dengan BPK. Kenapa ini kita tidak nyatakan duluan, supaya yang bersangkutan tidak disandera dengan status sebagai tersangka,” akuinya.

Untuk diketahui, dalam kasus tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Iskandar Walla (IW), juga ikut diperiksa sebagai saksi.

Namun saat disinggung terkait, apakah Sekda Bursel turut kecipratan atau tidak, Muhtadi menegaskan, Iskandar Walla tidak menerima uang dari proyek fiktif tersebut.

“Nggak ada (uang yang diterima Sekda, red-). Saya nyatakan, Sekda tidak ada menerima fee. Tidak menerima keuntungan baik dari saksi yang terlibat disitu dan semua pihak. Sudah kita tanyain kemana saja aliran uang ini. Itu udah jelas, si A menerima sekian, si B menerima sekian. Tapi tidak ada aliran di Sekda,” pungkas Muhtadi.(MSR)

Comment