by

Kasus Tukar Guling Lahan Masih Seputaran Lidik

Ambon, BKA- Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol. Eko Santoso, mengungkapkan, pengusutan kasus dugaan korupsi tukar guling lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku dengan lahan milik Yayasan Poitech Hong Tong di Poka, pada 2018 lalu, masih dalam tahap penyelidikan.

“Jadi masih dalam penyelidikan (lidik). Proses penyelidikan itu tidak bisa kita ekspos ke media, karena itu rahasia penyelidikan. Prinsipnya penyelidikan itu dilakukan untuk mengetahui, apakah ada indikasi pidana atau tidak,” ungkap Santoso, Selasa Selasa (24/11).

Ditanyakan, progres penyelidikan yang dilakukan sudah sejauh mana. Santoso tetap berdalih, tidak mau berkomentar panjang lebar. Menurutnya, hal tersebut tetap tidak bisa disampaikan dulu.

“Kan masih lidik, kok progres bagaimana. Tidak bisa lah. Pokonya tunggu saja ya,” tandasnya singkat.

Untuk diketahui, sejak kasus ini bergulir ke ranah hukum pada bulan Agustus 2020 lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku gencar melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di masa kepemimpinan Said Assagaff sebagai Gubernur Maluku. Namun pemeriksaan saksi-saksi tersebut belum membuahkan hasil, karena hingga kini kasus tersebut masih berada distatus penyelidikan.

“Penyelidikan masih jalan. Apa ini tindak pidana atau bukan, kita masih selidiki. Sampai saat ini, kita belum bisa memastikan ini tindak pidana atau bukan,” jelas Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Eko Santoso, yang dikonfirmasi wartawan di Mako Ditreskrimsus Polda Maluku, belum lama ini.

Sebelumnya, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku membidik kasus tukar guling lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku dengan lahan milik Yayasan Poitech Hong Tong di Poka, 2018 silam.

Sejumlah pejabat sudah diperiksa baik di eksekutif maupun legislatif. Informasi yang dihimpun, para pejabat yang sudah diperiksa itu termasuk mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff. Ia diperiksa penyidik di Jakarta. Kemudian sejumlah anggota DPRD Maluku dan pimpinan DPRD Maluku periode 2014-2019 juga sudah diperiksa.

Mereka dicecar seputar tukar guling dan berapa besar kompensasi dana yang diterima Pemprov Maluku saat itu. “Kasus ini sementara penyelidikan. Memang ada beberapa pejabat baik di eksekutif maupun legislatif, sudah kita periksa. Pak Said Assagaff sudah diperiksa di Jakarta tiga minggu yang lalu,” ujar sumber di Polda Maluku, Jumat (28/8) lalu.

Mantan Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae juga pernah diambil keterangan terkait kasus ini. Sumber tersebut juga mengaku, mantan Ketua Komisi I DPRD Maluku periode 2014-2019, Melkias Frans, juga sudah dimintakan keterangannya, pada 28 Agustus 2020 lalu. (SAD)

Comment