by

Kebijakan Rapid Test Dinilai Pemborosan

Ambon, BKA- Diakhir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi tahap VII, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mulai memberlakukan kebijakan rapid test bagi masyarakat yang ingin bertemu dengannya. Namun kebijakan ini dianggap sebagai pemborosan terhadap anggaran Covid-19.

Aturan rapid test yang baru difungsikan beberapa hari kemarin, ini langsung direspon oleh Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon. Karena bukan hanya walikota, tetapi juga berlaku bagi wakil walikota dan Sekkot Ambon.

“Menurut saya, kebijakan rapid test bagi masyarakat yang ingin bertemu dengan pak walikota, wakil walikota dan juga Sekkot adalah sebuah pemborosan anggaran. Artinya Ini sangat berlebihan karena persoalan rapid test ini bicara soal biaya yang diperuntukan dari anggaran Covid-19. Dan ini sangat tidak produktif,” tandas Wakil Ketua Fraksi Perindo DPRD Ambon, Hary Putra Far Far, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Jumat (23/10).

Harry menilai, jika Pemerintah Kota Ambon ingin lebih memperketat protokol kesehatan lewat kebijakan rapid test tersebut, harusnya dilakukan sejak awal penerapan PSBB. Karena jika kebijakan ini dilakukan diakhir PSBB Transisi tahap VII menuju tahap VIII, maka menimbulkan tanda tanya besar terhada penggunaan anggaran Covid-19 oleh Pemerintah Kota Ambon.

“Harusnya anggaran dari kebijakan ini dialihkan untuk penanganan lainnya. Contoh, anggaran dari rapid ini dialihkan untuk membeli vitamin bagi masyarakat untuk lebih memperkuat imun tubuh atau mungkin untuk penanganan lainnya. Karena kalau sampai rapid test seperti ini, kenapa tidak dilakukan di awal PSBB ? Ini justru diterapkan di akhir PSBB Transisi VII, ini ada apa ? heran dia.

Dituturkan, kebijakan rapid test yang dilakukan justru menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada Pemerintah Kota terkait penanganan Covid-19 di Kota Ambon. Karena ada indikasi pemborosan anggaran yang telah dilakukan Pemerintah Kota lewat kebijakan tersebut.

“Ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dalam hal dana Covid. Ini ada indikasi buang-buang anggaran. Harusnya di saat pandemi seperti ini, Pemerintah Kota harus buat kebijakan yang pro masyarakat. Jangan buang-buang anggaran seperti ini, apalagi ini di akhir tahun,” tukasnya.

Ia menambahkan, kebijakan yang dilakukan untuk memperketat protokol kesehatan di lingkup Pemerintah Kota Ambon sudah cukup lewat program 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Sehingga tidak perlu menerapkan kebijakan tersebut.

“Kalau mau ketemu, masyarakat kan tinggal pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Itu kan sudah cukup. Tinggal ditambah dengan hand sanitizer sudah cukup. Jadi harusnya tidak perlu kebijakan seperti ini, karena justru lebih mempersulit pelayanan publik,” tutup Wakil Ketua Komisi II DPRD Ambon ini. (UPE)

Comment