by

Kecabjari Saparua Gencar Gelar Penyuluhan Hukum

Agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Kejaksaan terus berupa untuk hadir dengan program penyuluhan dan penerangan hukum agar dapat membawa dampak positif di tengah masyarakat, lebih khusus terhadap pelaku-pelaku pengelola ADD dan DD itu sendiri.

Hal ini terbukti program penyuluhan gencar dilakukan institusi Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua terhadap beberapa Kecamatan di wilayah hukumnya sejak beberapa pekan lalu. Dan hari ini, Jumat (5/3), tepatnya di Aula Serbaguna negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut,Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kecabjari Saparua kembali melakukan penyuluhan hukum.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Ardy mengatakan,sesuai dengan uu no.6 tahun 2014 tentang desa,maka kejaksaan Cabang negeri Ambon di Saparua lebih menekankan peran saniri negeri lebih ditingkatkan. Sebab, sesuai tupoksi yang tertuang dalam UU desa sebagai mitra pemerintah desa.

“Sebab banyak temuan dilapangan, lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan dalam pemerintahan desa, sehingga mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran tata kelola pemerintahan desa,”ujar Ardy dalam rilis yang diterima media ini, Jumat (5/3).

Dia melanjutkan, dalam penyuluhan ini juga, kejaksaan menekankan para saniri wajib menjalankan kewajiban dengan lebih baik, sebab para saniri pun menerima hak yang dibiayai dengan anggaran keuangan negara. “Kita berharap, para saniri dapat menjalankan perannya dengan baik. Kita minta melalui kegiatan penyuluhan ini, peran saniri lebih ditingkatkan lagi,” tandas jaksa dengan satu bunga melati di pundak itu.

Hadir dalam kegiatan itu, sekertaris Camat Nusalaut, Ronaldo Wonmaly,tim penyuluh Cabjari Ambon di Saparua, Kepala Pemerintah Negeri Se-Nusalaut, Para ketua dan wakil ketua saniri, anggota Saniri se-kecamatan Saparua.(SAD).

Comment