by

Kejahatan Kades Fattolo, Terus Diungkap Saksi

Ambon, BKA- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ADD dan DD Administrasi Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten SBT, yang menyeret terdakwa Abdullah Fefra alias Dula, mantan Penjabat Pemerintah Desa Administrasi Fattolo, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (19/12).

Dalam sidang itu, JPU Kejari SBT menghadirkan dua saksi memberatkan, yakni, Amir (33), Karyawan BFI dan Aneh Indah alia Anang (39) pemilik toko elektronik.

Dipersidangan yang dipimpin ketua majelis hakim, Jenny Tulak Cs, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya Dominggus Huliselan itu, kedua saksi mengatakan,
Pernah terdakwa ke kantor BFI untuk meminjamkan uang tunai sebesar Rp.7 juta dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat. “Pernah terdakwa datang di kantor BFI untuk meminjamkan uang Rp.7 juta. Dengan jaminan BPKP,” akui saksi Amir di persidangan.
Sedangkan untuk saksi Anang, sebagai pemilik toko elektronik,menyatakan, terdakwa pernah datang ke toko saksi pada tahun 2016 untuk membeli dua buah Freser Sharp dan dua buah Kulkas Sharp dengan total harga Rp.7 juta.

Pengakuan kedua saksi kemudian dikonfrontir JPU dalam persidangan, bahwa yang terjadi terdakwa membeli barang bukan atas kepentingan kantor tapi untuk digunakan kepentingan pribadi. Seperti sepeda motor dan sebagainya.
“Selain itu, dalam LPJ ADD yang ada, terdakwa melakukan pertanggungjawaban pembelian dua buah Freser dan Kulkas harganya Rp.11 juta. padahal, mengakuan pemilik toko harganya baru Rp.7 juta,” jelas JPU.

JPU Kejari SBT, Reinaldo Sampe, dalam dakwaannya, mengungkapkan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi ketika dia ditugaskan sebagai Penjabat Pemerintah Desa Administrasi Fattolo, pada 2016 lalu.

Saat itu, Desa Fattolo mendapat kucuran ADD dan DD 2016 sebesar, Rp 700 juta lebih. Dari dana ratusan juta ini, terdakwa melakukan mark-up harga yang sebenarnya di lapangan dan juga melakukan fiktif pekerjaan.

Kegiatan mark-up yang dilakukan terdakwa, misalnya pada biaya-biaya makan, pekerjaan drainase, biaya rapat dan pembelian baju pemuda dan sepatu bola, pembelian bodi ketinting, serta sejumlah item kegiatan lain.
Atas perbuatan terdakwa, terjadi perbuatan melawan hukum penyalahgunaan ADD dan DD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Hal ini dikuatkan dengan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Maluku-Malut sebesar Rp 300 juta kebih.

“Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 dan pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tandas JPU, dalam berkas dakwaannya.(SAD)

Comment