by

Kejahatan Tiga Terdakwa Korupsi Taman Kota KKT Diungkap Jaksa

AMBON-BKA, Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek taman Kota, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yakni, mantan kadis PUPR KKT Adrianus Sihasale, Frans Yulianus Pelamonia selaluku pengawas dan Wilelma Fenanlapir selaku PPTK, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (21/6).

Dalam sidang perdana itu, jaksa penuntut umum Kejati Maluku membeberkan kejahatan tiga terdakwa yang turut serta mengerjakan proyek taman kota tersebut.
Sidang perdana dipimpin ketua majelis hakim Jenny Tulak Cs, sedangkam tiga terdakwa didampingi kuasa hukumnya masing-masing, Fileo Pistos Noija, Rony Samloy dan Marten Fordatkosu.

Penuntut umum dalam dakwaannya menyebut, dalam kasus ini, terdakwa mantan kadis PUPR KKT Adrianus Sihasale mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak seperti tidak membuat as built Drawing, pemasangan paving block yang tidak sesuai kontrak, tidak melaksankan pekerjaan timbunan sirtu, tidak membuat lapotan progres pekerjaan dan laporan bulanan serta melakukan pembayaraan dengan jumlah yang tidak sesuai kontrak.

Dengan ketidak sesuaian kontrak itu, Sihasale tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan, yakni pemasangan paving blok yang tidak sesuai kontrak pengadaan, terdakwa juga menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100 persen, padahal kenyataannya perkerjaan dilapangan tidak sesuai.

Selain, Sihasale,terdakwa Wilelma Fenanlapir selaku PPTK juga yang tidak cermat dalam proses penyusunan amandemen kontrak yang mana ternyata ada penambahan item pekerjaan pemasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan tanpa disertai Volume.

Selanjutnya terdakwa Frans Pelamonia selaku pengawas tidak membuat dokumentasi dan kertas kerja ketika melakukan perhitungan dalam rangka perubahan desain dan volume yang dimintakan penyedia, serta membiarkan penyedia memasang paving blok tidak sesuai kontrak.

Sementara untuk tersangka Hartanto Hoetomo selaku kontraktor (Belum ditahan), tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akibat dari perbuatan empat orang ini , negara dirugikan sebesar Rp.1.035.598.220,92.
“Ketiga terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1), dan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkap JPU, Achmad Attamimi dalam berkas dakwannya. (SAD)

Comment