by

Kejari Aru Diduga Lakukan Kriminalisasi Hukum

beritakotaambon.com – Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Aru, diduga telah melakukan kriminalisasi hukum terhadap dua terdakwa, Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin, yang dijerat dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi-Balatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasalnya, sejak kasus ini bergulir ke pengadilan, maupun setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ada satu pun saksi yang menerangkan kalau kedua terdakwa membuat perbuatan korupsi dalam kasus ini.

Mirisnya, jaksa penuntut umum Kejari Aru, Sisca Taberima sudah mendakwa kedua terdakwa ini melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), yang mengakibatkan terjadi kerugian negara dalam proyek ini atas perbuatan kedua terdakwa.

“Pertanyaannya begini, kerugian negara yang keluar itu, proses hitungannya pakai metode apa, kemudian, nilainya Rp.1.miliar lebih, uang sebanyak itu dari mana, kan jaksa sampai hari ini belum bisa membuktikan hal ini dipersidangan. Saksi-saksi yang kita periksa juga, mengaku kalau program PNPN Mandiri itu sempat mandek karena tukang dan masyarakat tidak mau bekerja, karena upah terlalu kecil. Lalu kengapa kesalahan ini dilibatkan kepada kedua terdakwa ini,” ungkap kuasa hukum terdakwa, Fileo Pistos Noija, kepada Beritakota Ambon, Rabu (25/8).

Kata dia, terhadap akomodasi bahan-bahan material di lokasi pekerjaan, jaksa tidak bisa samakan di dua desa Koijabi-Balatan sama seperti daerah lain. “Hitung itu harus bagaimana bisa bahan-bahan ini didatangkan ke lokasi pekerjaan, lalu ongkos angkutannya berapa. Jaksa harus hitung seperti itu, baru benar,” jelasnya.

Selain itu, soal kerugian negara berdasarkan hitungan BPKP Maluku-Malut, kerugian bernilai miliran, tapi Kejari Aru harus ketahui lebih dulu, bahwa, apakah unsur kerugian ini kedua terdakwa buat atau tidak.

“Fakta sidang saja, terdakwa sama sekali mengaku terima terima uang dan atas pekerjaan itu juga tidak ada yang diuntungkan, lalu mengapa jaksa libatkan keduanya dengan uang kerugian sebesar itu, ini kan tidak adil namanya,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut dia, dari kacamatan praktisi hukum sekaligus klien terdakwa, sangat miris jika kedua terdakwa dijerat bersalah dalam perkara ini, karena keduanya itu sama sekali tidak mengambil sepersenpun dari pekerjaan ini.

“Perlu juga dicatat, ini bukan proyek yang harus ada batas waktu pekerjaan, tapi ini program PNPN Mandiri, program itu kapan saja bisa diperjakan, asalkan bahan-bahan material tersedia di lapangan,” tandas Noija.
Sebelumnya, berdasarkan fakta sidang, saksi Martinus Rumte, salah satu tukang jembatan di depan persidangan menerangkan, program pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi-Balatan dikerjakan selesai, sayangnya, ada sebagian bahan berupa semen yang membatu, namun itu hanya sebagian. Sementara untuk bahan besi dan kawat bendrat semua masih bisa dipakai untuk bekerja.

“Waktu itu, saya yang bangun lanjut jembatan itu, awalnya masyarakat dengan tukang lain yang kerja, namun karena upah kerja terlalu kecil, sehingga berhenti, lalu saya dipanggil fasilitator proyek ini untuk melanjutkan pekerjaan tersebut,” ungkap Rumte di dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Andy Adha, dibantu dua hakim anggota lainnya.

Saksi mengaku, terhadap bahan-bahan bangunan jembatan tersebut, semuanya masih bisa dipakai untuk bekerja.
“Semua bahan masih bisa dipakai untuk bekerja. Tapi kalau jaksa bilang semen membatu dan besi karat, itu saya tidak tahu, karena saya sendiri yang kerja tiang beton itu,” jelas saksi.

Dia mengaku, terhadap program ini, sebenarnya tidak ada masalah dalam pembangunan, hanya karena upah kerja kepada masyarakat dan tukang tidak sesuai, membuat pembangunannya mandek.

“Jadi saya yang dipanggil fasilitator untuk bekerja lanjut, namun saya akui, proyek itu bahannya masih bisa dipakai bekerja,dan bagi saya tidak ada masalah yang dilakukan kedua terdakwa,” tandasnya. (SAD)

Comment