by

Kejari Aru P-17 DAK Afirmasi 2018

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru melayangkan surat permintaan perkembangan hasil penyelidikan (P-17), kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) DAK Afirmasi Tahun 2018 senilai Rp2.784.567.482,51 kepada Polres Kepulauan Aru.

“Kami sementara P-17 dugaan Tipikor DAK Afirmasi 2018 itu. Jadi kami sudah menyurati Polres, khusus unit Tipikor,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kepulauan Aru, Sesca Taberima, saat ditemui BeritaKota Ambon di ruang kerjanya, Sabtu (8/5).

Menurut Taberima, belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut, karena masih dalam tahap penyidikan pihak kepolisian.

“Intinya, kasus Dugaan tindak pidana korupsi DAK Afirmasi Tahun 2018 senilai 2 milyar lebih, yang ditangani pihak kepolisian Resor Kepulauan Aru sudah kami P-17. Jadi kita tunggu saja sampai surat kita dijawab,” ucap Taberima.

Diberitakan sebelumnya, penanganan kasus dugaan korupsi pada proyek pengerjaan jalan lapen lingkar pulau Wamar (DurjeIa-Tempat Wisata Papaliseran) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun 2018 sebesar Rp15.594.000.000, masih bergulir di Mapolres Kepulauan Aru.

Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Maluku atas Laporan Keuangan Pemkab Kepulauan Aru TA 2018 Nomor 12. C/HP/XIX.AMB/07/2019 pertanggal 30 Juli 2019, menyebutkan, kerugian negara pekerjaan pembangunan jalan pulau Wamar-Durjela Tempat Wisata Papaliseran pada Dinas PUPR setempat senilai Rp. 2.784.567.482,51.

Kini, proses hukum atas kasus yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara senilai 2 Miliar lebih, sesuai hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI mulai memasuki babak baru.

Kapolres Aru AKBP, Sugeng Kundarwanto, dalam pernyataan kepada awak media saat gelar acara duduk bacarita kamtibmas, belum lama ini, mengatakan, pihaknya akan terus memproses kasus dugaan tipikor tersebut. “Kasus ini kita akan tetap proses lanjut,”terangnya

Menurutnya, pihaknya sudah menindaklanjuti kasus ini, dan sudah ekspose sampai ke Polda, BPK hingga ke KPK. Kapolres juga mengaku, sampai saat ini untuk proses BAP sudah dilakukan kepada sejumlah saksi. Sementara, dua saksi tersisa juga akan dilakukan pemeriksaan masing-masing berinisial JG yang juga menjabat kepala daerah dan YU yang menjabat Kepala Keuangan setempat.

“Kita sudah ekspose ke Polda, BPK hingga KPK. BAP sudah kita lakukan kepada sejumlah saksi. Jadi sisa dua saksi yang belum kita periksa, JG dan YU,” bebernya.

Kapolres menambahkan seluruh unsur yang berkaitan dengan kasus ini yang sudah dimintai keterangan, antara lain, mantan Ketua DPRD, mantan anggota DPRD, pejabat ULP, PPK, dan panitia pelelangan. Bahkan, penyidik juga melakukan pemeriksaan sampai ke Jakarta.

“Mantan Ketua DPRD, mantan anggota DPRD, pejabat ULP, PPK dan panitia lelang kita sudah periksa. Jadi tetap jalan kasus ini, sebab ada dugaan tipikor, jadi harus tuntas,”tegas Kapolres.

Lebih lanjut, kata Kapolres, Untuk penetapan tersangka, dia mengaku pihaknya masih menunggu hasil penyidikan.
“Yang jelas dalam perkara ini, kami sebagai penyidik mempunyai keyakinan dan itu tentu berdasarkan Undang-Undang, bahwa kami sudah punya bukti-bukti kuat dan berdasarkan keterangan saksi serta alat bukti yang sah, maka kami akan tetapkan tersangkanya. Hanya saat ini, kami belum bisa menyampaikannya,” tukasnya.(WAL)

Comment