by

Kejari Aru Tetapkan Tersangka Proyek MP3KI

Ambon, BKA- Tiga tahun diusut, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru menetapkan dua tersangka, masing-masing SG dan DU dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Desa Kojabi-Balatan.

“Kami sudah tetapkan tersangka pada bulan November 2020 kemarin. Dan ada dua orang tersangka yakni SG dan DU,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Aru, Sesca Taberima, saat dihubungi koran ini via seluler, Senin (3/5)

Dikatakan, setelah pihaknya mempelajari dan mendalami berkas perkara, kedapatan bahwa SG dan DU lah yang berhubungan langsung dengan proyek tersebut. Dan bertanggung jawab penuh terhadap anggaran pada proyek MP3KI itu.

“Ya mereka yang lebih tau kemana anggaran proyek itu mengalir. SG ini kan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sedangkan DU sebagai Bendahara (TPK),” beber Taberima
Dikatakan lanjut, berkas keduanya kini dalam perampungan tahap I untuk segera dilimpahkan dan di sidangkan. “Berkas keduanya sementara dirampungkan, dan rencananya akan kita limpahkan untuk sidang selesai hari raya Idul fitri,”terangnya
Diakui Taberima, bahwa proses penetapan TSK memang memakan waktu sangat lama dari tahun 2017, karena belum ada sprindik baru. Sehingga perlu mempelajari kembali seluruh berkas perkara sebelumnya yang diserahterimakan dari Kasi Pidsus sebelumnya Eka Polimpung.

“Memang penetapan TSK ini agak lama, karena belum ada sprindik baru. Jadi kita periksa lagi berkas sebelummnya. Tapi puji Tuhan sudah rampung dan kita siap limpahkan usai Idul Fitri ini,” tandasnya
Diketahui proyek MP3KI jembatan yang menghubungkan desa Kojabi-Balatan di Kecamatan Aru Tengah Timur sejak tahun 2014 silam menelan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar

Kasus ini mulai dilidik oleh Kejari Aru sejak 1 September 2016, sehingga pada tanggal 12 Juni 2017 pihak BPMD dimintai keterangan. Dan awal Februari 2018, Tim Auditor BPK Perwakilan Maluku bersama Penyidik Kejari Aru turun ke Iokasi proyek (Desa Koijabi-Balatan).

Selanjutnya, April 2018 oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku sudah selesai melakukan audit. Dan menetapkan kerugian negara sebesar Rp.1 miliar Iebih. (WAL)

Comment