by

Kejari Buru Bakal Garap Ahli Konstruksi, Terkait Kasus Timbunan Fiktif RSUD Namrole

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru akan menjadwalkan pemeriksaan saksi ahli kontruksi terkait hasil temuan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, proyek fiktif tanah timbunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namrole tahun anggaran 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru Muhtadi mengatakan, kasus timbunan fiktif di RSUD Namrole sudah memasuki tingkat penyidikan. Dimana dalam kasus tersebut sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara dari 6 orang saksi, dan kemudian saksi-saksi juga telah diperiksa.

Selanjutnya, kata dia, tim penyidik Kejari Buru fokus rampungkan hasil temuan tim ahli kontruksi dari Politeknik Negeri Ambon yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus dugaan kerugian keuangan negara ratusan juta rupiah itu.

“Ahli kita sedang rangkum untuk kita buatkan pemeriksaan dituangkan dalam BAP. Jadi langkah ke depan, di satu dua minggu ke depan ini kita melakukan pemeriksaan terhadap ahli. Dan hasil penghitungan ahli sudah ada, tinggal kita muat dalam berita acara pemeriksaan,” tutur Muhtadi, kepada koran ini, di ruang kerjanya, Selasa (18/5).

Setelah pemeriksaan tim ahli kontruksi, jelas dia, maka pihaknya akan diskusi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di bulan Juni 2021 pada minggu kedua. Sebab di minggu pertama, Kejari Buru kedatangan tim penilai daerah dalam reformasi birokrasi Kejaksaan Tinggi (Kejati).

“Minggu kedua Juni, insya Allah kita akan koordinasi dengan BPKP untuk kita ekspose. Jadi belum perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi kita ekspose dulu, nanti kalau disepakati bahwa kasus ini bisa dimintakan penghitungan kerugian keuangan negara, kita akan minta perhitungan. Jadi minggu kedua Juni insya Allah, kasus ini dengan tambatan perahu akan kita ekspose di BPKP untuk dilanjutkan apakah dihitung atau tidak, itu keputusan dari BPKP,” terang dia.

Menurutnya, tim ahli kontruksi ini sudah profesional dalam menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus korupsi yang membutuhkan kontruksi dari para ahli.
“Tim ahli ini dari Politeknik Negeri Ambon, ahli ini sudah puluhan kali bersidang Tipikor ya, menjadi ahli di kasus-kasus kontruksi untuk KPK dan Kejaksaan. Jadi sudah tidak diragukan lagi profesionalismenya dan integritasnya sangat luar biasa,” ucapnya.

Orang nomor satu di Kejari Buru ini menambahkan, tim penyidik telah melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara dan telah memeriksa sejumlah saksi di tingkat penyidikan. Sehingga tinggal kesaksian dari tim ahli kontruksi.

“Jadi lebih kurang 12 saksi yang diperiksa dalam penyidikan dan sudah kita lakukan penyitaan Rp 116 juta lebih, kasus ini masih ada Rp 200 juta lebih yang belum melakukan pengembalian,” pungkasnya.
Sementara proyek fiktif yang melibatkan CV Sinar Bupolo dan CV Naila itu, berawal dari tanah timbunan yang dilakukan salah satu perusahan kontraktor saat mengerjakan proyek jalan dan saluran primer di dalam kota Namrole pada tahun 2017 lalu.
Dalam kegiatan itu, ada sejumlah volume tanah galian dari saluran primer yang ditimbun di lokasi RSU Namrole. Perusahan yang menimbun ini juga tidak menuntut agar RSU Namrole harus membayarnya.

Kasus ini berawal dari tidak ada pekerjaan timbunan di Tahun 2020, kontrak itu dibuat menggunakan tanggal dan tahun mundur, seakan-akan ada Surat Perintah Kerja (SPK) di tanggal 14 April tahun 2017. Sementara La Aca Buton SH, bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertangungjawab atas dana proyek fiktif tersebut.

Dalam kontrak itu disebutkan ada Pekerjaan Penimbunan di Areal Laboratorium dan Kebidanan dan sekitarnya. Namun di Tahun 2020 lalu, ada permufakatan jahat untuk menipu dan mengkorupsi uang negara, dengan secara diam-diam dibuatlah rancangan dana proyek timbunan di RSU. Kemudian diloloskan di APBD II Bursel, karena turut melibatkan orang dekat bupati.

Setelah dana 400 juta itu tertampung di APBD II Bursel TA 2020, dilanjutkan dengan permufakatan jahat lainnya dengan memisahkan pekerjaan timbunan kepada CV Sinar Bupolo dan CV Naila dengan kontrak masing-masing sebesar Rp.184 juta lebih agar terjadi penunjukan langsung.

Kasus ini terbongkar, berawal dari perusahan milik Anggota DPRD Buru CV Sinar Bupolo. Karena di dalam kontrak mundur itu, yang meneken kontrak dengan PPK bukan dilakukan oleh Roby Nurlatu, melainkan dengan Jefri Hukunala yang baru menjadi Direktur, terhitung tanggal 7 Agustus 2019.
Semula, Roby Nurlatu sempat mengelak kalau perusahannya terlibat dalam proyek fiktif di Kabupaten Buru Selatan. Dengan alasan, sejak menjadi anggota DPRD di Kabupaten Buru, untuk sementara perusahannya sudah tidak beroperasi.

Namun akhirnya Ia berkomunikasi dengan wartawan lewat telepon, dan mengakui kalau perusahannya ada menang proyek di tahun 2017 lalu. Dan dananya baru terbayarkan di tahun 2020 lalu. Tapi Ia berdalih tidak terlibat, karena Jefri Hukunala sudah menjadi direktur dan bertanggungjawab di CV Sinar Bupolo. (MSR)

Comment