by

Kejari Buru Gelar Bina Desa di Kaki Air

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Buru menggelar program Bina Desa “Jaksa on The Road” di Desa kaki Air, Kecamatan Teluk Kaiely.

Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pencegahan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa.

Kegiatan yang digelar di Aula Desa Kaki Air, 12 April 2021 lalu, diikuti seluruh aparatur Pemdes Kaki Air.

Penjabat Kepala Desa (Kades) Kaki Air, Rahmawati Dafrullah, mengatakan, penyuluhan hukum tersebut dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap hukum.

“Program Bina Desa ini bermaksud untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi aparatur desa dan masyarakat. Sehingga pemerintah desa dalam mengelola dana desa itu sesuai dengan prosedur hukum,” kata Rahmawati, kepada BeritaKota Ambon, Selasa (13/7).


Dalam pengelolaan dana desa setiap tahapannya, terang Rahmawati, memiliki celah atau rawan terhadap penyimpangan. Karena itu, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan dengan baik.

“Setiap tahapan dalam mengelola Dana Desa, tentu mempunya celah dan rawan penyimpangan, baik itu mulai dari saat Musrenbangdes, penyusunan RAB dan APBDes, apa lagi di tahap pelaksanaan kegiatan, tahap pembayaran pencairan anggaran, dan di tahap pelaporan atau tahap pertanggungjawaban, disini lebih rawan penyimpangannya,” ungkapnya.

Menurutnya, penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa bisa terjadi, karena unsur kesengajaan dan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga keluar dari prosedur yang berlaku.

Sebab itu, katanya, aparatur desa sangat butuhkan pemahaman tentang hukum, agar pengelolaan Dana Desa tepat sasaran dan bermanfaat serta efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Kalau menurut saya, tindak pidana atau penyelewengan Dana Desa itu terjadi, bisa saja karena ada unsur kesengajaan atau bisa juga karena tidak sengaja, dalam hal ini tidak punya niat untuk melakukan penyimpangan. Namun karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan hukum yang ada, sehingga dapat menjadi kesalahan,” ujarnya.

Untuk itu, program penyuluhan ini hadir guna mengantisipasi hal tersebut. “Dalam program ini, aksa dapat membuka ruang konsultasi kepada kepala desa beserta perangkatnya,” pungkasnya.(MG-1)

Comment