by

Kejari Buru Geledah Hotel Mantan Wakil Bupati Bursel

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru menggeledah Hotel Golden Alfres milik almarhum mantan Wakil Bupati Buru Selatan, Ayub Saleky, di Namrole, Kabupaten Buru Selatan, sejak Rabu (9/6) lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi, mengungkapkan, tim penyidik Kejari Buru sejak 9 Juni 2021, melakukan kegiatan lapangan di Namrole.

“Jadi tim berangkat lebih kurang jam 6 pagi. Sampai sekarang (Kamis, red-) kegiatan masih berlanjut dalam rangka penaganan beberapa kasus korupsi di Buru Selatan, seperti MTQ, Satpol PP, serta kegiatan-kegiatan penaganan perkara lain. Itu ada lebih kurang lima kegiatan yang dilaksanakan oleh tim di sana,” kata Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon di Kantor Kejari Buru, Kamis (10/6).

Menurut dia, untuk kasus timbunan fiktif di RSUD Namrole, belum dilaksanakan sekarang oleh tim penyidik. Kegiatan itu untuk mencari alat bukti terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan dana pelaksanaan MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku di Namrole, Buru Selatan, tahun 2017.

Penggeledahan yang dilakukan di hotel milik mantan Wakil Bupati Bursel itu dilakukan, sebab almarhum merupakan Ketua Umum MTQ saat itu.

“Ini dalam rangka melakukan pemeriksaan di salah satu hotel milik almarhum wakil bupati. Dimana di dalam hotel tersebut berdasarkan informasi dari beberapa saksi, terdapat kursi, kemudian meja, kemudian sofa, tenda dan beberapa peralatan lain, yang berasal dari kegiatan MTQ Buru Selatan tahun 2017,” ujar dia.

Tim penyidik yang diberangkatkan ke Namrole, kata Muhtadi, yakni, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Buru, Prasetya Djati Nugraha, dan Kasubsi Penyidikan Kejari Buru, Dhanitya Putra Prawira, serta satu orang staf pegawai.

Untuk itu, Kejari Buru akan melakukan pendataan dan pemeriksaan bersama Pemerintah Kabupaten Bursel dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).

“Kita akan melakukan pemeriksaan, melakukan pendataan, dan kemudian bekerja sama juga dengan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan serta LPTQ, untuk melakukan penataan aset. Supaya aset ini dikelola dengan benar, supaya aset ini dicatatkan. Karena ini berasal dari anggaran pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan,” akunya.

Namun yang menjadi pertanyaan, lanjut Muhtadi, kenapa barang-barang tersebut ada di Hotel Golden Alfres. “Barang apa saja, jumlahnya berapa, ini yang sedang dilakukan tindakan oleh penyidik di lapangan. Jadi nanti kita lakukan pendataan asetnya. Yang berkepentingan itu pemerintah daerah dan LPTQ, untuk melakukan penataan, kenapa sampai barang-barang ini ada di hotel. Apakah dipinjam pakaikan atau dibawah tanpa hak secara melawan hukum, atau seperti apa. Nanti itu kita akan tentukan status barangnya, kemudian jumlah dan lain-lain,” terangnya.

Untuk aset Pemkab Bursel dan LPTQ yang berada di hotel tersebut, yang merupakan aset dari pelaksanaan MTQ, tambahnya, tentu tidak akan dibiarkan. Namun untuk melakukan penyitaan, tentu harus melalui kajian terlebih dahulu.

“Tidak serta merta yang berkaitan dengan Tipikor itu dilakukan penyitaan, dan kepentingannya apa? Penyitaan itu kepentingannya adalah untuk pembuktian, apakah memang diperlukan untuk kegiatan pembuktian atau tidak. Tentu akan dilakukan kajian oleh tim, setelah tim kembali dari Namrole,” pungkasnya.

Data yang diterima koran ini, berdasarkan penghitungan penyidik, kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Bursel merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

Sementara laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor
8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017 terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bursel, senilai Rp.26.270.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD, pada tanggal 3 Februari 2017. Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp 13.135.000.000,00, dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, terdapat dana sekitar Rp 10.684.681.624,00 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. (MSR)

Comment