by

Kejari Didesak Periksa Sekda Bursel, Terkait Kasus Dugaan Korupsi MTQ

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru didesak untuk segera memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Iskandar Walla, terkait kasus dugaan korupsi dana pelaksanaan MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku tahun 2017.

Sebab sebelumnya, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan, Sukri Muhammad, pernah menyampaikan protes terhadap penetapan tersangka dikasus itu. Menurutnya, seharusnya Sekda Kabupaten Bursel, Iskandar Walla, juga ditetapkan sebagai tersangka karena saat itu dia menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bursel.

Direktur Pengabdian Masyarakat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBHMI) Cabang Namlea, Mursal Sowakil, mengatakan, seharusnya pernyataan tersangka Sukri Muhammad tersebut dijadikan petunjuk, untuk mengusut keterlibatan Iskandar Walla dalam kasus dugaan korupsi yang menelan anggaran Rp 28.748.200.000.

Sukri Muhammad yang menjabat sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana dalam kepanitiaan MTQ itu, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Buru bersama dua tersangka lainnya.

“Saya kira saudara Sekda Buru Selatan, Iskandar Walla, juga perlu dipanggil Kejaksaan untuk dilakukan proses penyidikan, karena pada perhelatan MTQ beliau merupakan Bendahara Umum Daerah. Sukri Muhammad mempertanyakan mengenai hal itu. Dan itu logis menurut saya. Kalau kita simak dari pernyataan Sukri kepada salah satu media pada November 2019, itu bisa dijadikan petunjuk. Bagaimana bisa seseorang yang berperan sebagai bendahara pengeluaran, tidak ada sangkut pautnya,” kata Sowakil, kepada BeritaKota Ambon, Minggu (4/4).

Untuk itu, Sowakil menagih janji Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Muhtadi, terkait akan mencari orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut. “Saya mau tagih konsistensi dari seorang Kepala Kejari Buru, yang mengatakan bahwa dia akan mencari orang yang bertanggung jawab dalam kasus korupsi tersebut,” ujar Sowakil.

Menurut dia, orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi ini adalah Iskandar Walla, karena dia menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah Kebupaten Buru Selatan pada saat penyelenggaraan MTQ di Bursel.

“Tentu saya mengutamakan asas praduga tak bersalah. Saya tidak menuduh saudara Iskandar Walla yang sekarang sebagai Sekda Buru Selatan, terlibat dalam kasus korupsi ini. Tapi kalau kita lihat dari tugasnya sebagai Bendahara Umum Daerah waktu itu, maka perlu kiranya dia turut dipanggil untuk dilakukan penyidikan,” tegasnya.

Selain itu, aktivis Universitas Iqra Buru ini sangat mengapresiasi kinerja Kejari Buru, dalam monitoring kasus korupsi MTQ ke XXVII tingkat Provinsi Maluku di Namrole, Kabupaten Buru Selatan.

“Sampai saat ini, saya aktif mengikuti perkembangan kasus korupsi ini. Sebagai anak negeri Buru Selatan, saya tentu menginginkan agar Buru Selatan bersih dari praktek korupsi, bahkan pelaku-pelaku korupsi itu harus dipangkas hingga akar rumput,” pungkasnya.

Sementara terkait perkembangan penanganan kasus itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Buru, Azer Jongker Orno, mengungkapkan, 1 April 2021 lalu, kembali dilakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi.

“Saksi yang diperiksa berinisial RN. RN diperiksa sebagai saksi untuk tersangka berinisial JM dan tersangka SM,” kata Orno, pekan lalu.

Sebelumnya, tersangka JM diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka SM dan RN pada 31 Maret lalu.

Dalam kasus ini, Kejari Buru sudah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu, Kepala Dinas Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, yang menjabat sebagai ketua bidang sarana dan prasarana dalam kepanitiaan MTQ tersebut.

Selanjutnya, Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata, yang menjabat sebagai bendahara bidang sarana dan prasarana. Dan tersangka lain adalah Jibrael Matatula selaku Event Organizer dalam Kepanitiaan MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Buru Selatan.

Mereka bertiga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Buru sejak 15 Oktober 2019 lalu. Namun, ketiganya belum ditahan, karena pengumpulan alat bukti masih berjalan.

Data yang diterima koran ini, berdasarkan penghitungan penyidik, kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Bursel merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

Sementara laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor
8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017 terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bursel, senilai Rp.26.270.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD, pada tanggal 3 Februari 2017. Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp 13.135.000.000,00, dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, terdapat dana sekitar Rp 10.684.681.624,00 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. (MSR)

Comment