by

Kejari Didesak Periksa Sekda Buru Selatan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru didesak, untuk segera memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Iskandar Walla (IW), terkait kasus dugaan korupsi dana pelaksanaan MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku, di Namrole tahun 2017.

Direktur Pengabdian Masyarakat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Namlea, Mursalin Sowakil, mengungkapkan, kondisi Sekda Kabupaten Buru Selatan sudah tidak sakit lagi. Sehingga Kejaksaan harus segera memanggil, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Iskandar Walla sebagai saksi, dalam kasus yang menelan anggaran Rp 27 miliar tersebut.

“Saya mendesak kepada bapak Kejari Buru, agar segera melakukan pemanggilan kepada Sekda Buru Selatan, Iskandar Walla. Karena yang bersangkutan sudah tidak lagi sakit,” kepada BeritaKota Ambon, Rabu (7/7).
Menurut Aktivis Universitas Iqra Buru itu, Sekda Bursel sudah terlihat menghadiri acara pengukuhan adat Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan, 26 Juni lalu.

Selain itu, Iskandar Walla juga menghadiri silaturahmi untuk lepas pisah dengan BKO Kodim Persiapan Buru Selatan, di Ruang Kerja Bupati Buru Selatan, 5 Juni 2021 lalu.

“Jadi saya kira sudah jelas, bahwa saudara Sekda Buru Selatan Iskandar Walla sudah sembuh dari penyakitnya. Olehnya itu, saya mengharapkan agar Kejari Buru segera melakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan (Iskandar Walla), agar keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, itu dapat terealisasi dengan baik,” ungkapnya.

Mahasiswa asal Buru Selatan itu berharap, Kejaksaan Negeri Buru dapat menyelesaikan perkara di Bidang Sarana dan Prasarana dalam kepanitiaan MTQ Tingkat Provinsi Maluku di Kabupaten Buru Selatan.
“Harapan kami selaku anak negeri, agar Kejari Buru dapat mengusut masalah ini sampai tuntas,” pungkasnya.

Diberikan sebelumnya, Sekda Bursel belum bisa diperiksa tim penyidik Kejari Buru, dikarenakan dalam kondisi sakit. Itu dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter.

Dalam kasus ini, Kejari Buru sudah menetapkan tiga orang tersangka, sejak 15 Oktober 2019 lalu. Yaitu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, yang menjabat sebagai ketua bidang sarana dan prasarana dalam kepanitiaan MTQ tersebut.

Selanjutnya, Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata, yang menjabat sebagai bendahara bidang sarana dan prasarana. Serta Jibrael Matatula selaku Event Organizer, dalam Kepanitiaan MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Buru Selatan.
Data yang diterima koran ini, berdasarkan penghitungan penyidik, kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Bursel, merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

Sementara laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017 terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bursel, senilai Rp.26.270.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD, pada tanggal 3 Februari 2017. Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.
Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp 13.135.000.000,00, dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, terdapat dana sekitar Rp 10.684.681.624,00 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. (MSR)

Comment