by

Kejari Jadwalkan Pemeriksaan Saksi, Dugaan Korupsi MTQ Bursel

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, mulai menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVII tingkat Provinsi Maluku tahun 2017, di Kabupaten Buru Selatan, pada pekan ini.
Kajari Buru Muhtadi menegaskan, pihaknya bakal menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dalam kasus dugaan korupsi tersebut, yang menelan anggaran sebesar Rp 28.748.200.000. Bahkan, penanganan kasus dugaan korupsi MTQ ini akan dilakukan secara transparan.

“Akan dijadwalkan pemanggilan pemeriksaan untuk saksi-saksi itu minggu depan (pekan ini) ya,” kata Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon di ruang kerjanya, Sabtu (27/3).
Selain akan memanggil saksi baru, menurut Muhtadi, Kejari Buru akan memanggil ulang ketiga tersangka dalam kasus ini. Demi kepentingan pengumpulan barang bukti dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara puluhan miliar itu.

Dikatakan, ketiga tersangka tersebut antara lain yakni, Kepala Dinas Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, yang saat itu menjabat sebagai ketua bidang sarana dan prasarana panitia MTQ tersebut. Kemudian Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata, yang menjabat bendahara bidang sarana dan prasarana, serta Jibrael Matatula sebagai event organizer dalam Kepanitiaan MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017.

Mereka bertiga ditetapkan Kejari Buru pada kasus itu, sejak 15 Oktober 2019 lalu. Namun, ketiga tersangka tersebut belum ditahan, karena pengumpulan alat bukti masih berjalan.
Kata Muhtadi, pihaknya masih melengkapi kekurangan-kekurangan agar bisa dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini.

“Ini akan kita mintai lagi keterangan, baik itu untuk tiga orang tersangka maupun untuk kegiatan lain, bidang-bidang lain yang saat ini masih belum jelas mengenai pertanggung jawabannya. Apakah memang sudah menyampaikan pertanggung jawabannya terhadap kegiatan itu, atau masih seperti temuan BPK pada tahun 2017 itu,” pungkasnya.

Data yang diterima koran ini, berdasarkan penghitungan penyidik, kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Bursel merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.
Sementara laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor
8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017 terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bursel, senilai Rp.26.270.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD, pada tanggal 3 Februari 2017. Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp 13.135.000.000,00, dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, terdapat dana sekitar Rp 10.684.681.624,00 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. (MSR)

Comment