by

Kejari Malteng Diduga Perlambat Kasus Irigasi Sariputih

Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating, menduga Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, sengaja memperlambat kasus dugaan korupsi Irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Kobi, Maluku Tengah.

Dugaan itu dilontarkan Sariwating, karena sampai sejauh ini tidak ada progres yang ditunjukan tim Penyidik Pidsus Kejari Malteng terhadap kasus itu.

“Tidak ada progres sama sekali terkait kasus dugaan korupsi Irigasi Sariputih. Kita patut curiga bahwa Kejari Malteng sendiri perlambat kasus ini. Apalagi berkas perkara ini sedang diaudit di BPKP Perwakilan Maluku-Malut,” ujar Sariwating, kepada Beritakota Ambon, Senin (24/5).

Menurutnya, berkas perkara para tersangka, diantaranya, Ahmad Litiloly PPTK, pembantu PPTK Markus Tahya, Dirut CV Surya Mas Abadi Yonas Riuwpassa, peminjam perusahan atau kontraktor Benjamin Liando, dan Megy Samson selaku KPA, sejak tahun 2019 lalu sudah ditangan auditor BPKP. Namun sampai kini tidak tahu kendala apa, sehingga berkas perkara ini belum juga diaudit.

“Kan jaksa kerap beralasan berkas ini masih di BPKP. Pertanyaannya, penyidik bangun koordinasi atau tidak. kita butuh itu progres penyidikan kasus, kapan sampai pengadilan, kapan sidang dan para tersangka di hukum berapa tahun penjara. Kita butuh seperti itu,” tandas Sariwating.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamja, yang dikonfirmasi terkait progres penyidikan kasus tersebut, memilih bungkam. Bahkan, pesan pendek melalui Whatsapp, sejak 23 sampai 24 Mei 2021, hanya dibaca. Namun tidak direspon.

Sebelumnya diberitakan, praktisi hukum Maluku, Fileo Pistos Noija mempertanyakan pengusutan kasus tersebut.

Menurut Noija, Kejari Malteng seharusnya sudah menyelesaikan penyidikan kasus itu. Sebab setelah penetapan tersangka dilakukan, progres selanjutnya tidak lagi dilihat publik.

“Kita hanya minta Kejari jangan main-main dalam penyidikan kasus ini. Ini kan kasus menonjol. Mengapa Kejari mau lama-lama,” ungkap Noija, Kamis (29/4).

Kata Noija, sesuai informasi media, berkas perkara ini masih di audit BPKP Maluku. Hanya saja, berkas ini sudah diaudit sejak awal 2020 lalu. “Kok mengapa lama-lama begini. Sepertinya ada ketidak beresan dalam penyidikan kasus ini,” terangnya.

Selaku praktisi hukum, setiap penyidikan kasus korupsi yang dilakukan jaksa maupun polisi, harus dikawal. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi di Maluku.

“Jadi pada intinya, kita pertanyakan sejauh mana penanganan kasus ini oleh Kejari Malteng,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, penyidikan kasus dugaan korupsi Irigasih di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tahun 2017 senilai Rp 2 miliar lebih, dibilang hampir rampung. Sebab berkas perkara yang menyeret lima tersangka sudah dilakukan tahap I.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamja, berkas perkara lima tersangka sudah dinyatakan lengkap, dan sudah dilakukan Tahap I ke JPU untuk diteliti. Namun masih kurang satu alat bukti, yakni, hasil audit nilai kerugian keungan negara dari BPKP Perwakilan Maluku dan Malut.

”Hasil audit saja yang menjadi alat bukti yang kita tunggu. Makanya saya bilang masih kurang satu alat bukti,” ungkap Asmin, ketika ditemui di halaman kantor Pengadilan Negeri Ambon, 9 Oktober 2020 lalu.

Mantan kasi pidsus Kejari SBT ini melanjutkan, dalam penyidikan yang dikantongi, proyek pekerjaan Irigasih Sariputih fisiknya memang ada di lapangan. Tapi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

Dari anggaran Rp 2 miliar itu, ada anggaran sekitar Rp 800 juta lebih yang disalahgunakan, sesuai hitungan ahli dilapangan.

Untuk itu, ke lima tersangka ini diancam melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.(SAD).

Comment